Antara Syuro dan Sistem Politik Islam

share on:
Syuro

Setelah melihat bagaimana Nabi Muhammad shollallohu ‘alaihi wasallam melakukan syuro dalam banyak hal, maka ada suatu masalah yang muncul setelah itu, apakah syuro itu sebagai sistem politik Islam, atau syuro hanya satu instrumen dari berbagai intrumen yang membangun politik Islam?

Syuro di dalam Al-Quran :

Sebab musyawarah memiliki kedudukan (yang penting) dan keutamaan, Alloh memerintahkan Nabi-Nya untuk bermusyawarah, Alloh berfirman,

{وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه]

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah” [QS. Ali Imron, ayat : 159]

Dalam memaknai kata ‘al amr’ untuk Nabi shollallohu ‘alaihi wasallam dalam ayat tersebut para ulama berbeda pendapat, ada dua penafsiran :

Tafsir yang pertama: Bahwasanya Nabi sudah cukup dengan wahyu dan perencanaan dari Allah tanpa harus bermusyawarah dengan seseorang, adapun manfaat syuro menurut mereka adalah di antara dua hal :

Pertama, membuat para sahabat lapang dada dan ridho setelah mengetahui manfaat syuro dalam hal itu.

Kedua, karena dalam syuro terdapat kemuliaan, keutamaan dan petunjuk kepada perkara yang terbaik padahal Nabi memiliki kecerdasan dalam hal opini, akal dan manajemen.

Baca juga: Sunnatullah Para Pengusa Kebatilan dan Tiran

Tafsir kedua : Agar orang-orang setelahnya bisa mengikutinya dan menjadi sebuah tuntunan bagi orang-orang beriman sehingga segala urusan mereka dibangun berdasarkan musyawarah.[1]

Oleh karena itu banyak dari kalangan Ulama’ fiqih menyatakan bahwa syuro (musyawarah) adalah suatu kewajiban bagi Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam.[2]

Karakteristik syuro dalam siyasah Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam :

Kita bisa menyimpulkan karakteristik syuro dalam siyasah nabi ke dalam beberapa aspek berikut :

  • Syuro tidak sebatas hanya dalam masalah politik taktik perang akan tetapi juga dilakukan dalam perkara-perkara selainnya.
  • Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam ketika bermusyawarah sesuai dengan kondisinya, terkadang beliau hanya bermusyawarah dengan beberapa sahabat saja dan terkadang beliau bermusyawarah dengan semua sahabatnya.
  • Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam menerima saran dan usulan para sahabat terlebih dulu, untuk melakukan ataupun meghindari suatu perjara tertentu.
  • Syuro hanya berlaku dalam perkara-perkara mubah saja, adapun dalam perkara yang telah diharamkan oleh syariat maka tidak ada syuro dalam hal itu. Oleh sebab itu, beliau mengingkari perlakuan Usamah bin Zaid yang memintakan ampun bagi seorang wanita dari bani makhzum yang pernah meminjam sesuatu namun dia mengingkarinya, Maka beliau berkata kepada Usamah, “Apakah kamu akan menolongnya (agar terhindar) dari hukuman had Alloh?[3]
  • Tidak ada cara tertentu dalam melakukan syuro, hanya mencari pendapat dan solusi yang tepat melalui jalan musyawarah.

Baca juga: Perusak Fitrah Suci #1: Tatanan Kehidupan Jahiliyah

Antara Syuro dan Demokrasi

Mungkin ini  pertanyaan yang pertama kali yang terlintas oleh pembaca ketika membaca makalah seperti ini. Ini bukan hal yang aneh, syuro dan demokrasi memiliki kaitan yang erat di zaman modern ini, dilihat dari begitu maraknya praktik dan pemahaman demokrasi sehingga seakan-akan merupakan suatu hal yang mesti ada dalam setiap masalah politik. Maka, barangsiapa yang membuat tulisan mengenai syuro juga harus berbicara tentang  demokrasi, dalam rangka menjelaskan kelebihan syuro dari demokrasi.

Dengan mengesampingkan sikap kita terhadap demokrasi, membandingkan syuro dan demokrasi membuat kita jatuh ke dalam masalah yang pelik. Hal itu karena, syuro itu bukanlah suatu sistem politik sehingga bisa dibandingkan secara simetris dengan sistem demokrasi. Menjelaskan perbedaan antara kedua sistem, menyebutkan kelebihan-kelebihan syuro dan menyebutkan aib-aib yang ada pada demokrasi, sebagaima dilakukan oleh banyak penulis kontemporer, berangkat dari pemahaman bahwa syuro adalah sebuah sistem politik. pondasi ini (Syuro adalah sebuah sistem politik dan membandingkannya dengan demokrasi) tidak dapat diterima. Sebenarnya syuro bukanlah sistem politik. Perkara sistem politik islam bekerja melalui mekanisme syuro, bukan berarti bahwa syuro dalam perspektif syar’i sebagai sistem politik.

Oleh karena itu, sebenarnya perbandingan yang benar adalah membandingkan antara sistem politik Islam dan sistem demokrasi. Yaitu dengan menghadirkan dasar dan pokok-pokok syar’i sebagai landasan sistem politik Islam dan membandingkannya dengan sistem demokrasi, bukan malah membandingkan demokrasi dengan syuro.

Di dalam al Qur’an kalimat syuro terdapat di tiga tempat :

{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38]

Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka” [QS. Asy Syuro, ayat : 38]

{وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} [آل عمران: 159]

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.” [QS. Ali Imron, ayat : 159]

{فَإنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} [البقرة: 233]

Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya.” [QS. Al Baqarah, ayat : 233]

Baca juga: Memahami Makna Khilafah, Imamah dan Imaroh

Salah satu syuro pada ayat tersebut berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri. Maka, syuro tidak hanya ada pada urusan politik yang menyangkut hubungan antara seorang pemimpin dan masyarakatnya, akan tetapi juga dalam urusan keluarga.

Adapun firman Alloh Ta’ala {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمر} ini berkaitan dengan syuro dalam urusan-urusan ummat yang penting dan demi kemaslahatannya.[4] Secara dzohir ayat ini berkaitan dengan urusan kekuasaan.

Dan yang lebih dekat lagi maknanya, firman Allah Ta’ala {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}. Urusan-urusan penting mereka hendaknya diselesaikan dengan syuro. Ini lebih cenderung kepada pembahasan yang berkaitan dengan kekuasaan, dan perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan kekuasaan pun juga bisa masuk ke dalamnya. Inilah maksud kandungan ayat tersebut.

Syuro itu bentuknya umum, dalam perkara-perkara penting, baik bagi individual, suatu kelompok ataupun umat secara umum.[5]

menganggap syuro sebagai sebuah sistem politik berdampak pada memasukkan unsur-unsur lain ke dalam syuro, sehingga akan melahirkan hasil yang non-ilmiah, beberapa contohnya akan disebutkan. Sedangkan, apabila syuro seperti yang ada dalam nash-nash, batasan-batasannya dalam syari’at Islam dan aplikasinya oleh para fuqaha’ dibedakan secara jelas dengan sistem politik Islam beserta dasar dan pokok-pokoknya, maka perkara ini akan jelas.

Baca juga: Ngaji Demokrasi dari Definisi Hingga Posisi

Hukum Syuro antara Wajib dan Sunnah

Adanya hubungan antara syuro dan sistem politik secara menyeluruh, menyebabkan masyarakat hari ini terjatuh pada problem yang begitu kompleks dalam beberapa hukum yang berkaitan dengan syuro. Permasalahan pertama yang muncul adalah terkait hukum syuro, apakah ia wajib atau sunnah?’ Dan ini termasuk permasalahan yang dalam mendapat perhatian yang besar dalam konteks modern. Agar bangunan sistem politik modern bisa berdiri di atas syuro, maka hukum syuro harus menjadi wajib.

Di sini kita akan terjatuh pada suatu masalah yang mendalam. Dengan mengkaji fiqih (hukum Islam) yang berkaitan dengan syuro ini,  kita mendapati mayoritas ahli fiqih menganggap syuro seorang hakim (yang dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan) adalah sunah bukan kewajiban.

Dari satu persoalan ini akan mengantarkan kita kepada persoalan yang lain, yaitu apakah hasil dari syuro itu wajib diterapkan oleh pemimpin ataukah hanya sekadar pengetahuan saja?

Dan tentu saja ketika kamu ingin membentuk suatu sistem politik yang berlandaskan konsep syuro, maka kamu harus mengatakan bahwa hasil dari syuro itu wajib untuk diterapkan. Jika tidak, bagaimana bisa sistem politik itu tegak di atas aturan yang tidak mengikat? Akan tetapi tujuan ini akan dihadapkan satu persoalan, yaitu hukum fikih tidak sejalan dengan ketentuan tersebut.   Cara yang seperti ini akan mengakibatkan terjerumusnya ke dalam banyak persoalan :

Adanya persepsi bahwa sikap dari para ulama’ fiqih ini menjadi penghalang terlaksananya sistem politik syuro yang adil dalam menjaga hak-hak manusia dan mencegah kezaliman. Maka, penghalang yang pertama kali harus dihilangkan (sebagaimana yang banyak diungkapkan orang-orang) adalah pelurusan masalah fiqih.

Dan mungkin saja persepsi yang berlebihan ini membuat mereka terang-terangan menuduh para ulama fiqih bahwa merekalah yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan dan kezaliman dalam sejarah Islam, karena mereka menganggap syuro sebagai sunnah bukan kewajiban juga sekadar maklumat yang tidak wajib diterapkan.

Ketiadaan pembahasan secara tematik terhadap nash-nash al-qur’an dan hadits yang berkaitan dengan syuro, karena orang yang mengkaji perihal syuro, sudah punya frame tentang keharusan membentuk sistem politik adil yang menjaga hak-hak masyarakat. Sehingga dia tidak bisa membaca nash-nash secara objektif. Akan tetapi dia akan melihatnya dengan pandangan seorang pengkaji yang terpaksa membuat pondasi ilmiah untuk sebuah perkara yang sudah pasti (yaitu syuro sebagai sistem politik). Karena itu hasil yang sudah diketahui pembaca di awal bahwa setiap orang yang akan mengkaji syuro sembari mengingat harus terbangunnya sistem politik yang adil pasti dia akan menetapkan bahwa syuro hukumnya wajib dan hasilnya harus dilaksanakan.

Dimanakah Letak Kesalahannya?

Masuknya kesalahpahaman ini berawal dari asumsi bahwa syuro merupakan sistem politik sempurna dari asalnya. Atau asumsi bahwa untuk membangun sistem politik adil yang menjaga setiap hak haruslah berlandaskan pada syuro. Pondasi berpikir yang dianut oleh banyak golongan modern ini ialah yang menjerumuskan kepada kesalahan seperti ini.

Pada hakikatnya syuro bukanlah sebuah sistem politik. Terciptanya sebuah sistem politik yang adil dan menjaga semua hak dan mencegah semua kezaliman serta mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman modern, tidak hanya bersandar kepada konsep syuro saja, tetapi juga (bersandar) pada kaidah dan asas-asas syariat lainnya.

Melalui itu semua, engkau bisa saja menetapkan keberadaan sistem politik yang sesuai syariat, adil, dan merealisasikan maslahat. Pondasi ini tidak perlu lagi memaksakan bahwa hukum syuro adalah wajib. Pembahasan syuro adalah murni permasalahan fikih yang mungkin dilihat dengan kacamata ilmiah dan objektif yang nantinya (satu pendapat) dikuatkan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang lebih kuat, tetapi membangun sistem politik yang adil tidak semata bersandar padanya.

Ketika seorang penulis kontemporer ingin menyimpulkan pentingnya membentuk Dewan Syuro yang sifatnya mengikat, memberlakukan hukum yang adil, memantau kinerja dalam pelaksanaannya, dan didukung oleh peradilan independen yang menolak semua yang menyelisihi konstitusi, maka sungguh pembentukan pondasi seperti ini bukanlah berdasarkan hukum syuro. Membahas permasalahan di atas melalui pendekatan syuro, sama dengan masuk melalui pintu yang salah.

Sudah pasti, orang yang masuk melaluinya akan menemui banyak masalah dan akan merasa sangat kesulitan, di mana padanya ada maslahat dan tujuan yang dia anggap penting pada masanya sedangkan dia tidak mendapati dalam pembahasan para ulama fiqih sesuatu yang membantunya, bahkan seringkali dia justru mendapati sesuatu yang menghambatnya (menyusahkannya), sehingga dia terpaksa mengada-ada dan menyelisihi konteks [Ini jika Alloh menjaganya dari berlaku sombong dan berbuat buruk kepada ulama]. Sumber dari semua kesalahan ini adalah memaksa syuro melebihi kapasitasnya dan menganggapnya sebagai sistem politik sempurna atau asas yang dibangun di atasnya seluruh sistem politik sempurna.

Sebenarnya pembentukan sistem politik tidak hanya berdasarkan syuro saja, tapi juga berdasarkan aspek-aspek yang lain. Pembentukan lembaga peradilan dan legislatif yang mengikat pun berlandaskan dasar-dasar hukum lain yang bisa mengontrol sistem politik tersebut.

Mari kita perjelas di sini, kita kembali ke awal makalah ini dan kita perhatikan sikap Nabi dalam bermusyawarah dengan para sahabatnya, dan bagaimana hal itu berpengaruh dalam persoalan : Apakah syuro itu wajib diterapkan ataukah cuman sekadar masukan?

Setiap pihak berdalih dengan fakta-fakta yang berkenaan dengan syuro itu sendiri. Pihak yang mengatakan bahwa syuro adalah wajib berdalil dengan tindakan Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam yang mengambil keputusan hasil syuro dengan para sahabatnya pada perang Uhud, sementara yang berpendapat bahwa syuro adalah sebuah usulan saja, berdalil pada beberapa keadaan/ kejadian dimana Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam tidak melakukan syuro.

Sebenarnya perselisihan pendapat ini tidak terlalu berpengaruh, karena yang mengatakan bahwa Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam mengambil pendapat berdasarkan syuro bukan berarti (mengambil pendapat) itu wajib, itu hanya berarti boleh atau disyariatkan, maka tidak cukup untuk menetapkan kewajiban hanya berdasarkan perbuatan Nabi. Pun ketika Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam terkadang tidak mengambil hasil dari syuro bukan berarti haramnya hal tersebut secara mutlak.

Maka tidaklah dilarang menurut syariat jika ada sebuah sistem yang melazimkan syuro, bersandarkan pada sisi lain dalam dasar-dasar syariat [dan makalah ini tidak khusus untuk membahas permasalahan tersebut]. Maka khilaf yang terjadi pada hakikatnya tidak mempengaruhi hasil yang sampai kepadanya kedua pendapat tersebut.

Permasalahan ini [maksudku permasalahan melihat syuro sebagai sistem politik yang menjadi dasar dalam membandingkan sistem-sistem politik pada zaman ini] berlanjut sampai menjatuhkan banyak orang pada zaman kita ini pada  pencorengan nama baik   yang sangat fatal pada fuqoha Islam, ketika disana ada beberapa penelitian tentang analisa politik pada zaman ini berpijak pada gambaran bahwa kezaliman dan kejahatan yang terjadi dalam sejarah kaum muslimin merupakan dampak dari pendapat fuqoha dalam masalah syuro, yang kemudian dirinci dengan: Mengingat hadist tentang hukum syuro antara wajib dan sunah juga hasil syuro antara wajib diterapkan dan sekedar maklumat.

Pada hakikatnya ini semua di dalamnya [selain kezaliman terhadap ulama yang dikenal dengan kejujuran dan keutamaan mereka] terdapat dua kesalahan ilmiah yang nyata:

Kesalahan ilmiah: Perkataan ulama fikih tidak ada hubungannya dengan kejahatan atau apa-apa yang berkaitan dengannya, karena syuro yang (dianggap) sunah dan sekedar maklumat ialah syuro yang mubah; yang berkaitan dengan pilihan dari banyak opsi dari perkara yang mubah; yang berpotensi memiliki maslahat. Adapun yang di dalamnya terdapat kezaliman, kerusakan yang jelas, perbuatan haram atau pelanggaran terhadap hak seseorang, maka itu tentu saja haram hukumnya dan pada asalnya tidak boleh melakukan syuro dalam hal itu, bahkan ketika diminta syuro dalam hal itu kemudian mereka sepakat dengan perkara haram, syuro mereka itu tidak dianggap.

Kesalahan sejarah: Kezaliman, perpecahan, dan fitnah-fitnah yang terjadi dalam sejarah kaum muslimin tidak terjadi karena perbedaan pendapat dalam masalah fikih apapun. Ini merupakan kesimpulan jelas yang bisa diketahui dengan membaca sedikit saja buku-buku sejarah. Karena perbedaan pendapat dalam permasalahan ini sama sekali tidak pengaruhnya kepada perpecahan, fitnah, dan kezaliman yang terjadi, karena itu semua memiliki sebab-sebab dan faktor berbeda yang sangat jauh dari perbedaan pendapat dalam cabang masalah fikih yang sangat halus dalam masalah syuro.

Tentu saja tujuannya di sini bukan ingin menguatkan pendapat bahwa syuro hukumnya sunah atau ia hanya sekedar maklumat, karena itu mungkin bisa didiskusikan dengan menyertakan dalilnya dalam pembahasan lain, tetapi tujuannya adalah menampakkan kesalahan sebagian kalangan pada zaman ini dalam pengantar  pemahaman mereka tentang syuro.

Kesimpulan

Sesungguhnya syuro adalah hukum syariat dan politik nabawi yang wajib dibedakan antara konsepnya dalam teks syariat, dan timbangannya dalam interaksi para ulama fikih terhadapnya. Dan mungkin saja memanfaatkannya untuk membangun sistem politik modern disertai kesadaran akan problem yang menggeser pemahaman tentang syuro ini kepada (pemahaman bahwa syuro merupakan) sistem politik sempurna atau sandaran bagi sistem politik. Itu tidak lain hanyalah upaya untuk sampai kepada tujuan yang benar melalui jalan yang salah. [Editor/Ibnu Rodja]

Sumber: Albayan.co.uk

 

 

[1] Lihat : kitab at thabari (6/188-190).

[2] Lihat : Imam Nawawi, syarah sahih muslim (4/76).

[3] Diriwayatkan oleh Bukhari (3475); Muslim (1688).

[4] Lihat : at tahrir wa at tanwir (4/147).

[5] Ibnu ‘Asyur, at tahrir wa at tanwir ((4/147).

share on: