Demokrasi dan Islam itu Sejak Awal Sudah Kontradiktif

share on:
Demokrasi dan Islam itu Sejak Awal Sudah Kontradiktif-istidlal.org

Tak sedikit para pemikir muslim yang menyerukan demokrasi sebagai sesuatu yang Islami. Mereka hiasi sistem tersebut dengan hiasan Islami, argumentasi dari nash syar’i tak lupa diambil, dengan anggapan bahwa orang-orang barat telah mendahului mereka dalam berdemokrasi yang bersumber dari Islam. Padahal secara esensi, ada beberapa hal yang kontradiktif antara Islam dan demokrasi.

 

Pertama, demokrasi adalah sistem politik sekuler yang lebih mementingkan perkara duniawi dengan mengenyampingkan perkara ukhrawi, baik dalam jangka waktu lama atau pun dekat. Tidak ada kaitannya dengan agama sama sekali. Pengakuan hak beragama bagi seseorang dan penghormatan terhadap pilihannya bukan didasari prinsip beragama, tetapi berdasar atas prinsip kemanusiaan.

Oleh sebab itu status setiap agama dan kepercayaan itu sama menurut pertimbangan demokrasi, kecuali jika ada yang membahayakan atau menegasikan demokrasi, berdasarkan anggapan para pengusungnya. Apa saja yang berlawanan maka harus ditumpas dan dicabut haknya.

Baca juga: Islam Agama Seluruh Alam, Tak Ada dan Tak Butuh Pengganti Setelahnya

Beda halnya dengan sistem dalam Islam, yang menjaga kepentingan agama dan dunia, dengan porsi agama yang lebih diutamakan. Oleh sebab itu, penjagaan terhadap agama menjadi prioritas utama dalam dharuriyat khomsah yang dijaga oleh syariat. Bahkan itulah yang paling urgen, tinggi dan pokok.

Islam menjadikan dunia sebagai tunggangan bagi agama, bukan sebaliknya. Maka setiap maslahat yang bertentangan dengan ketentuan syariat dianggap sebagai maslahat yang mulghah (tidak dianggap).

Syaikh As-sa’di mengatakan, “hakikat dari maslahat adalah apapun yang mendatangkan kebaikan bagi kondisi para hamba, sehingga urusan agama dan dunianya berjalan dengan lurus” (Abdurahman As-Sa’di, Taisir al-Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan, Tahqiq: Abdurahman al-Luwaihiq, (Muassasah ar-Risalah, Cet-1, 1420 H/2000 M), 389)

 

Kedua, perbedaan dalam memaknai umat dan rakyat antara barat sebagai sumber sistem demokrasi dan Islam.

Dalam lingkup demokrasi, yang disebut umat dan rakyat adalah mereka yang hidup dalam batas geografis yang telah ditetapkan. Sementara dalam Islam, dikatakan sebagai umat dan rakyat adalah mereka yang terikat oleh akidah Islam dan syariat yang sama (Tarikh Ibnu Khaldun, 1/239).

Umat secara syar’i tidak termasuk didalamnya non muslim meskipun berasal dari negara yang sama. Sedangkan dalam demokrasi non muslim pun masuk didalamnya. Dia ikut serta dalam meminta pertimbangan bahkan pencalonan pemimpin selama masih dalam lingkup geografis yang diakui. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip syar’i dalam memilih pemimpin.

Baca juga: Prinsip Politik Islam : Kesatuan Umat dan Kesatuan Pimpinan

Dalam menjelaskan makna umat dan keikutsertaan tiap individu muslim didalamnya, Allah Ta’ala berfirman,

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku” (QS. Al-Anbiya: 92).

Imam Al-Qurtubi menuturkan, “Mereka (umat tersebut) berkumpul bersama dalam tauhid. Umat disini dimaknai juga dengan Islam.” (Al-Qurtubi, Al-Jami li Ahkamil Quran, Tahqiq: Ahmad Al-Barduni dan Ibrahim Advisy, (Kairo: Cet-2, 1384 H/1964 M), 11/338).

 

Ketiga, kedaulatan dalam sistem Islam adalah syariat itu sendiri. Sementara dalam demokrasi kedaulatan itu berada ditangan umat atau majelis perundangan yang dipilih oleh umat.

Sedikit banyak persoalan ini sudah disinggung pada paragraf-paragraf sebelumnya. Banyak dalil yang mendasari persoalan ini, di antaranya adalah firman Allah,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu” (QS. An-Nisa: 59).

Ibnu Qayyim menegaskan, “Allah memerintah untuk taat kepadaNya dan kepada RasulNya. Perintah tersebut diulang-ulang seakan Allah memberi tahu bahwa kewajiban taat kepada Rasul itu berdiri sendiri tanpa harus melihat perintah yang termaktub dalam kitab. Bahkan jika beliau memerintah, wajib untuk ditaati. Baik perintah itu termaktub dalam kitab ataupun tidak. Sebab Rasul menerima wahyu berupa al-Quran dan semisalnya. Namun perintah Allah Ta’ala untuk taat kepada Ulil Amri tidak berdiri sendiri dengan dihilangkannya kalimat perintah dan menjadikan ketaatan kepada mereka termuat dalam ketaatan kepada Rasul. Sebagai bentuk pengkhabaran bahwa ketaatan kepada mereka itu mengikut kepada ketaatan kepada Rasul. Sesiapa diantara mereka yang memerintahkan ketaatan kepada Rasul, maka perintah itu wajib ditaati. Dan sebaliknya, jika perintah mereka menyelisihi Rasul, maka tidak boleh taat dan patuh (Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, I’lamul Muwaqi’in, Tahqiq: Muhammad Abdus Salam, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, Cet-1, 1411 H/1991 M), 1/48).

Perbincangan tentang kedaulatan dalam Islam itu adalah perkara yang diperdebatkan oleh para pemikir Islam dan ahli hukum positif, disebabkan banyak diantara mereka yang terinfiltasi oleh pemahaman kedaulatan di barat dan mereka berusaha menyarikannya dari syariat Islam (Abdul Karim hasan Al-‘Abali, Al-Hurriyat Al-Ammah fil Fikr wan Nizam al-Siyasi fil Islam, (Darul Fikr Al-arabi, 1974 M), 207-208).

Baca jugaUkhuwah Islamiyah, Syarat Eksistensi Umat

Barat menerapkan teori kedaulatan tuhan, maksudnya, seorang raja menerima kekuasaannya langsung dari Tuhan, kemudian dia menetapkan undang-undang untuk umatnya. Dan umat wajib taat kepadanya secara mutlak.

Pemikiran seperti ini berlaku secara umum di barat sebelum terjadinya revolusi perancis. Setelah itu muncul teori baru berupa kesepakatan kolektif yang mengandung konsekwensi pemindahan kedaulatan dari raja yang mendaku sebagai kepanjangan tangan Tuhan kepada sekelompok umat dari sudut pandang pemikiran demokratis sekuler. Maka beralihlah sistem kedaulatan individu “raja” kepada sekelompok orang yaitu rakyat melalui proses yang disebut dengan demokrasi.

 

Keempat, asas pemilihan dalam sistem demokrasi adalah suara terbanyak.

Sesiapa yang berhasil mendapat suara terbanyak maka dia terpilih, tanpa melihat kelayakannya. Sedangkan dalam Islam yang menjadi asas pemilihan adalah kelayakannya.

Baca juga: Perjanjian Hudaibiyah, Mengorbankan Prinsip Demi Maslahat?

Suara terbanyak bukanlah standar yang benar untuk dijadikan acuan. Jumlah yang banyak, dalam beberapa ayat justru menunjukkan perkara yang buruk. Allah Ta’ala berfirman,

وَإن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah” (QS. Al-An’am: 116).

إنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ

Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.” (QS. Al-Baqarah: 243)

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Al-A’raf: 187)

Faktor penyebabnya adalah kecondongan manusia secara umum untuk mengikuti hawa nafsunya. Dalam demokrasi, para politikus mengambil keputusan, sementara di belakang mereka ada para penguasa harta, lapangan kerja dan berita yang membentuk opini rakyat banyak dan mengubahnya guna meluluskan kehendak mereka yang berkepentingan. Rakyat tidak digiring untuk memilih yang layak. Di bawah naungan sistem demokrasi, pemilihan pemimpin dipenuhi dengan keculasan, kedustaan dan persaingan suara untuk saling menjatuhkan. Bahkan tak jarang saling memanipulasi.

Sedangkan dalam Islam, pilihan itu didasarkan atas ketakwaan kepada Allah dan kelayakannya untuk memimpin rakyat. Dalil yang mendasari hal ini adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah,

إذا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ، قال: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قال: إذا وُسِّدَ الْأَمْرُ إلى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ

“Jika amanah telah hilang, maka tunggulah kiamat.” Ada yang bertanya, “Bagaimana bisa hilang?” Jawab beliau, “Jika suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat.” (HR. Al-Bukhari, No: 59).

Ibnul Jauzi menuturkan, “Maksudnya adalah kepemimpinan dan kekuasaan.” (Ibnul Jauzi, Gharib al-Hadits, Tahqiq: DR. Abdul Mu’thi, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, Cet-1, 1405 H/1985 M), 2/467)

Umar Radhiyallahu Anhu berkata, “Sesiapa yang menyerahkan perkara umat muslimin kepada seseorang lantaran hubungan kecintaan dan kerabat diantara keduanya, maka dia telah mengkhianati Allah, Rasul dan kaum muslimin.” (Muhammad Abdul Karim Al-Musili, Husnul Suluk Al-Hafidz Daulatul Muluk, Tahqiq: Fuad Abdul Mun’im, (Riyadh: Darul Wathan), 82)

Baca juga: Hidup di Bawah Naungan Syariat, Sudah Siapkah Kita?

Ini jika dikaitkan dengan persoalan pemilu, jika dikaitkan dengan perundang-undangan, terkadang pilihan suara terbanyak menggugurkan sesuatu yang wajib atau justru membolehkan sesuatu yang diharamkan. Saat itulah terjadi penyimpangan dari syariat, dan kedaulatan yang ada berlaku berdasarkan suara terbanyak (Majalah Al-Bayan, Vol 301, Ramadhan 1433 H, Agustus 2012 M).

Dan akhirnya, dengan pemaparan diatas tentunya kita bisa memahami bagaimana hakikat demokrasi. Terlebih lagi jika membandingkan dengan ajaran Islam. Keduanya adalah dua perkara yang bukan hanya berbeda, bahkan saling kontradiktif. Semoga bermanfaat. Wallahu A’lam Bisshowab. [Mursi/istidlal.org]

 

 

 

 

 

share on: