Islam dan Demokrasi, Berbeda sejak dari Sumbernya

share on:
Islam vs Demokrasi

Istidlal.org – Istilah demokrasi, di Eropa sendiri mulai tersebar luas sejak abad 17, puncaknya adalah pada abad ke 18, di saat memuncaknya liberalisasi perpolitikan kala itu. Sedangkan di Arab sendiri, istilah demokrasi belum dikenal hingga mendapat pengaruh dari barat di akhir abad ke 19[1]. Dari sudut pandang asal muasal istilahnya sendiri demokrasi adalah produk asing yang sejak awal kemunculan Islam memang belum ada.

Berkembangnya demokrasi di Eropa tak lain ibarat adanya kebutuhan pokok yang harus segera dipenuhi. Kebutuhan pokok yang mencakup ranah materi dan non materi. Jasmani dan rohani. Ketika hajat diri merasa semakin mendesak, maka pengaruhnya akan meluas kepada pihak lain. Demikian halnya demokrasi. Yang berangkat dari kegelisahan umat manusia untuk mencari perlindungan, pada akhirnya mereka menemukan satu sistem bermasyarakat yang dianggap lebih sesuai dan memihak kepentingannya.

Kejenuhan di bawah tekanan dan dominasi orang lain menumbuhkan semangat untuk menjadikan demokasi sebagai sistem dalam bermasyarakat. Hal ini (demokrasi) menarik bagi mereka masyarakat Barat. Sebab dalam demokrasi, kehendak dan kebebasan rakyat dilindungi. Suara rakyat dituhankan, diakomodir dan dianggap sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam arti kata, manusia dan akalnya menjadi poros penentu kebijakan.

Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan Islam. Aturan Allah Ta’ala yang termaktub dalam al-Quran dan Sunah menjadi barometer dalam menentukan kebijakan dalam hidup. Tak terkecuali dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dengan lingkup yang lebih luas dalam bernegara. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah Ta’ala dalam firmanNya surat al-Maidah ayat 3.

Perlu kiranya mencermati kembali. Bahwa demokrasi bersumber dan bersandar pada manusia dan akalnya semata. Beda halnya dengan sistem politik dalam Islam. Apa yang bersumber dari Allah dan RasulNya dijadikan sebagai rujukan yang tidak ditinggalkan dalam mengambil kebijakan. Sebab ada kebaikan didalamnya, dengan sifat Rabbani yang melekat padanya.

Bahasan tentang politik dan sistem bermasyarakat serta bernegara. Terlebih membandingkan antara sistem wadh’i (buatan manusia) dan sistem yang syar’i. Tentunya tidak terlepas pada persoalan tabiat hukum dan undang-undang yang diberlakukan. Hal ini berpijak pada sumber dan dasar yang dijadikan rujukan didalamnya. Ini merupakan persoalan yang mendasar.

Perbedaan Sumber

Berdasarkan sumbernya, sistem buatan manusia bersumber dari manusia itu sendiri. Artinya, muatan hukum dan perundangan yang berlaku dibuat oleh manusia. Disusun dengan pertimbangan bahwa mereka adalah makhluk terbaik dengan akalnya, memiliki kemampuan yang memadai guna mengatur negara dan umat manusia. Sementara sistem syar’i bersumber dari Allah Ta’ala. Label syar’i yang melekat ini berarti menunjukkan bahwa syariat Allah Ta’ala menjadi sandaran dan rujukan didalamnya.

Dari perbedaan sumber ini menelurkan beberapa poin yang berbeda dan bahkan saling bertolak belakang. Diantaranya adalah, sistem syar’i merupakan salah satu tuntutan dalam beragama. Sebab ianya merupakan bagian dari risalah kenabian dan salah satu beban taklif dalam islam. Yang diturunkan oleh Allah Ta’ala sebagai aqidah dan syariat serta aturan guna mengatur dunia. Oleh sebab itu, sistem syar’i ini berdiri sendiri, terlepas dari segala macam bentuk sistem wadh’i yang ada. Sebagaimana halnya syariat Islam yang berdiri sendiri tidak terikat oleh berbagai macam metode, aturan dan perundangan buatan manusia.

Secara umum, sistem syar’i (yang termanifestasi secara khusus dalam bentuk khilafah) berarti mengarahkan segala yang ada sesuai tuntutan syariat, guna meraih kemaslahatan akhirat dan juga dunia yang tentunya tetap didaya gunakan untuk kemaslahatan akhirat.  Sebab apa yang ada didunia, menurut kehendak Allah sebagai pembuat syariat, itu dicipta sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan akhirat.

Dapat dipahami disini, bahwa sistem syar’i itu adalah perwakilan (sistem) dari Allah sebagai pembuat syariat dalam menjaga dien dan mengatur dunia dengan dien tersebut. Berarti ada 2 perkara yang diatur oleh Allah Ta’ala. Dalam dien Allah Ta’ala memberikan tuntutan taklif syar’i yang harus disampaikan dan menghasung umat manusia kepadanya. Dan dalam mengatur dunia terdapat tuntutan menjaganya untuk kemaslahatan umat manusia[2].

Maka dari itu, pemberlakukan sistem syar’i -yang termanifestasikan dalam khilafah- adalah kewajiban dalam dien berdasarkan ijma kaum muslimin[3]. Tak lain adalah untuk mewujudkan tujuan khilafah itu sendiri. Tujuan khilafah yang dimaksud adalah[4], pertama, menegakkan dinul islam. Dengan menjaga, mempertahankan, menyampaikan dan menyebarkannya. Sebab hanyalah islam  dien yang diterima Allah Ta’ala (pasca diutusnya Rasulullah).  Allah Ta’ala berfirman, “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi” (Ali Imran: 85). Termasuk didalam hal ini adalah melindungi para pemuka umat yang mahir dalam mengatur strategi untuk kepentingan umat serta pos-pos kepemimpinannya. Begitu juga menjaga perbatasan dan memperkokohnya.

Kedua, mengatur dunia dengan dien. Artinya menghandle segenap urusan kehidupan berdasar pada kaidah dan dasar-dasar syariat. Hukum-hukum yang termaktub dalam nash-nash syar’i atau hasil ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai perwujudan dari kaidah dasar dalam berhukum, yaitu “Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah” (Al-An’am: 57). Hal tersebut terealisasikan dengan memberlakukan hukum, menegakkan syariat, hudud dan menetapkan aturan-aturan yang tercakup dalam syariat.

Secara syar’i para pemimpin dan hakim hanyalah sebagai tim pelaksana hukum Allah Ta’ala kepada umat. Mengatur mereka dengan syariat Allah Ta’ala yang menjadi penentu kebaikan nasib mereka di dunia dan akhirat, yang telah Allah Ta’ala beritakan dalam firmanNya surat al-Maidah ayat 3.

Ada banyak nash syar’i yang mendasari tujuan dari sistem syar’i ini. Diantaranya adalah firman Allah Ta’ala dalam surat Al-Hajj ayat 41, “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.

Senada dengan ayat ini Abul Ma’ali Al-Juwaini mengatakan,”Secara umum tujuannya adalah penerapan kaidah-kaidah islam baik secara paksa atau sukarela, dan mewujudkan tujuan (maksud) dalam dien ini”[5]. Ibnu Taimiyah juga menuturkan, “Tujuan yang wajib dalam sebuah kekuasaan adalah memperbaiki dien umat manusia yang jika terlalaikan akan benar-benar merugi, dan tidak ada manfaatnya kenikmatan yang didapat di dunia. Dan juga memperbaiki hal apapun didunia yang dien tidak bisa tegak tanpanya”[6].

Syaikh Utsaimin mengomentari ungkapan Ibnu Taimiyah ini, “yang dimaksud ada 2 hal, yaitu: memperbaiki dien dan memperbaiki perkara apapaun di dunia yang dien ini tidak bisa tegak tanpanya. Maka sebenarnya kita tidak dilarang untuk memperbaiki dunia. Islam itu bukanlah kependetaan. Islam itu adalah dien yang haq, memberikan hak pada diri yang memang berhak dan memberikan hak pada sang khaliq”[7].

Sementara sistem wadh’i adalah tuntutan secara manusiawi. Kewajiban yang berlaku didalamnya adalah suatu keharusan yang bersumber dari buatan manusia. Terbentuk oleh keinginan manusia lewat kekuatan perundangan-undangan yang dibuat dan sekaligus menjaganya. Sesiapa yang menyelisihinya akan dikriminalkan karena (dianggap) melanggarnya. Ini merupakan salah satu bentuk peribadatan manusia yang menempati posisi peribadatan Tuhan manusia. Meskipun memuat potongan bagian dari agama yang telah diubah seperti yahudi dan nashrani, atau bagian-bagian dari atau agama buatan seperti budha, hindhu. Sebab sistem wadh’i modern saat ini teorinya tegak diatas pemisahan antara agama dan dunia[8].

Oleh sebab itu, kewajiban atau keharusan untuk menerapkan sistem wadh’i merupakan puncak kezaliman (meskipun diwujudkan dalam bentuk yang indah dan dihiasi slogan yang memukau), yang diawali dengan peribadatan yang melemahkan karena membuatnya tunduk patuh, dan berlanjut dengan perampasan terhadap aset-aset negara yang lain. Dan kini, termanifestasikan dalam demokrasi dengan berbagai bentuknya[9].

Dari pemaparan diatas, ada poin pokok yang membedakan antara sistem syar’i dan wadh’i dalam persoalan sumber yang mendasarinya. Poin tersebut adalah, bahwa pengaturan dunia dalam sistem islam, itu terhimpun dalam tuntutan dari syariat itu sendiri dan dalam kerangka keutuhan dalam beribadah kepada Allah Ta’ala. Sementara dalam sistem wadh’i, yang termanifestasikan dalam demokrasi, bertumpu pada tuntutan sudut pandang akal, hawa nafsu dan keinginan untuk keluar dari bingkai peribadatan.

Penulis: El-Mursi

Editor: Ibnu Rodja

 

[1] Muhammad Naim As-Sa’i, Al-Ilmaniyah Al-Libraliyah ad-Dimuqrathiyah ad-daulah al-Madaniyah fi mizanil islam, 21.

[2] Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, 191

[3] Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah wal-Wilayat ad-Diniyah, 29

[4] Ibid, 51 dan Abu Ya’la, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, 27

[5] Al-Juwaini, Ghiyatsul Umam fi Tiyatsil Dzulmi, 183

[6] Ibnu Taimiyah, As-Siyasah Asy-Syar’iyah fi Islahir Ra’iy wa Ra’iyah, 21

[7] Muhammad Ibnu Utsaimin, At-Ta’liq ‘Alas Siyasah asy-Syar’iyah fi Islahir Ra’i war Ra’iyah, 69

[8] Muhammad Fathi ad-Daraini, Khasaisut Tasyri’ al-Islami fis Siyasah wal Hukmi, 371-381

[9] Ibid, 378

share on: