Islam Sebagai Diin: Mindset Masyarakat Muslim yang Pudar di Era Negara-Bangsa

share on:
Islam Sebagai Diin Mindset Masyarakat Muslim yang Pudar di Era Negara-Bangsa-istidlal-org

Pembaca yang budiman, pada tulisan yang lalu (baca di sini) telah diuraikan secara ringkas maksud dari ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai Rabb. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang maksud dan gambaran dari ridha terhadap Islam sebagai Diin.

Sebelum membahas tentang makna ridha terhadap Islam sebagai Diin, ada baiknya dibahas secara ringkas terlebih dahulu tentang pengertian Diin. Pemahaman yang benar tentang makna Diin akan memudahkan kita untuk lebih memahami maksud dari hadits di atas.

Sering kali kata Diin diterjemahkan dengan kata ‘Agama’ dalam bahasa Indonesia atau ‘religion’ dalam Bahasa Inggris. Menurut hemat penulis, kata ‘agama’ atau pun ‘religion’ bukan merupakan padanan yang tepat dari kata Diin dalam Al-Quran maupun Al-Hadits. Ini mengingat  Ad-Diin  dalam tinjauan syar’i memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas dari kandungan makna Agama.

Al-Quran Al-Karim telah menentukan konsep Ad-Diin dalam empat rukun dasar:

  1. Kekuasaan tertinggi yang memiliki Al-Hakimiyyah, hal itu di dalam Islam adalah kekuasaan Allah Ta’ala.
  2. Ketaatan dan ketundukan kepada kekuasaan tertinggi tersebut.
  3. Keseluruhan sistem aqidah, pemikiran dan undang-undang yang bersifat amaliah yang termasuk di bawah hukum kekuasaan tertinggi tersebut.
  4. Balasan yang didapat oleh para pengikut Diin ini dan orang-orang yang diseru kepadanya sesuai dengan kadar penerimaan dan keikhlasan mereka kepada Diin ini atau pembangkangan mereka kepadanya. (Mafhum Ad-Diin fil Ishthilah Al Islamy, Syaikh Dr. Abdurrahman bin Mu’alla Al-Luwaihiq, hal. 2)

Dr. Sayyid Quthb rahimahullah ketika menafsirkan Surat al-Maidah ayat 3 menjelaskan pengertian Diin sebagai berikut:

“Syariat Allah adalah sebuah totalitas yang tidak terbagi-bagi, menyeluruh, baik yang berhubungan dengan tashawwur dan I’tiqad, syiar dan ibadah, halal dan haram, maupun yang berkenaan dengan sistem-sistem sosial kemasyarakatan dan kenegaraan. Semua ini terhimpun dalam suatu totalitas bernama Ad-Diin, yang oleh Allah dikatakan bahwa Dia telah menyempurnakannya.

Syariat Allah itu sekaligus sebagai “nikmat” yang oleh Allah dikatakan kepada orang-orang beriman bahwa Dia telah mencukupkannya buat mereka. Tidak ada perbedaan di dalam Ad-Diin ini antara persoalan tashawwur dan I’tiqad, dengan persoalan syiar dan ibadah, halal dan haram, sistem sosial kemasyarakatan dan kenegaraan. Semuanya di dalam totalitasnya membentuk Manhaj Rabbani yang diridhai Allah buat orang-orang beriman. Keluar dari satu bagian dari manhaj ini seperti menentang manhaj ini secara keseluruhan, menentang Diin ini dan pada gilirannya, keluar dari Diin ini.” (Fi Zhilalil Qur’an, 2/841, Penerbit: Darusy Syuruq, Cetakan ke 32, 1423 H/2003)

 

PEMAHAMAN KELIRU TENTANG ISLAM SEBAGAI DIIN

Seorang ilmuwan peneliti di Universitas Peshawar, Pakistan, Zamir Akhtar Khan, Ph.D., juga memberikan konsep yang sama tentang Diin, bahwa ia bukanlah sekedar ‘religion’; sistem kepercayaan dan peribadahan tertentu (lihat: Concise Oxford English Dictionary—Eleventh Edition) yang dalam Bahasa kita sering dipadankan dengan kata agama. Beliau menjelaskan:

“Menyebut Islam hanyalah sebuah religion (agama) itu tidak benar. Islam adalah Diin yang berarti suatu “code of life” (kumpulan yang bersifat sistematis mengenai hukum atau undang-undang) yang lengkap. Agama berurusan dengan urusan-urusan kehidupan yang bersifat pribadi sedangkan Diin mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Dengan kata lain, Diin adalah istilah yang mencakup keseluruhan yang meliputi sistem agama, sosial, politik, dan ekonomi. Ia menyentuh dimensi-dimensi material maupun spiritual dari eksistensi manusia dan menuntut bahwa seluruh pemikiran dan perbuatan kita semestinya dilakukan dengan kesadaran (iman) kepada Tuhan.” (Islam: A Deen Not Mere Religion, Zamir Akhtar Khan, Ph.D. The Dialogue: A Quarterly Research Journal Volume IV Number 1 January-March 2009, Qurtuba University, Pakistan, hal. 97)

Sebagai penguat, ada baiknya disampaikan di sini pandangan Prof. Wael Hallaq, Guru Besar Hukum Islam di Universitas Columbia, New York, yang beragama Kristen, namun ternyata memiliki persepsi yang sama. Dia menyatakan bahwa Syariat bukan hanya hukum untuk  wilayah (bumi) tertentu tetapi juga hukum bagi yang di langit dan segala yang berada di antara keduanya, termasuk politik dan kekuasaan. (Lihat: Ancaman Paradigma Negara-Bangsa (Islam, Politik, dan Problem Moral Modernitas), Penulis: Prof. Wael B. Hallaq, M.A., Ph.D. Penerjemah: Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., Penerbit: Suka Press, hal. 131)

Baca juga: 3 Alasan Menegakkan Syariat Islam Bagi Seorang Muslim

Sementara, agama sering dikonotasikan dengan sistem kepercayaan kepada Tuhan, serta ajaran tentang bagaimana seseorang beribadah kepada Tuhannya dan berinteraksi secara baik dengan sesama manusia. Kata agama terkesan bersifat sangat personal, individual dan sakral serta tidak mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi, politik, keamanan dan sosial kemasyarakatan.  Oleh karena itu, agama—sebenarnya—tidak tepat bila menjadi padanan dari Ad-Diin.

Miskonsepsi tentang makna Diin memiliki implikasi yang berbahaya bagi seorang muslim. Seorang muslim bisa menjadi orang yang sangat menjauhi bahkan  antipati terhadap sebagian dari ajaran Islam karena menganggap hal itu bukan bagian dari agama. Bahkan, lebih dari itu, menurut Syaikh Abu Bashir Ath Tharthusy, seseorang bisa jadi telah menjadi pemeluk setia Diin di luar Islam  sementara dia tidak  menyadarinya. Beliau menjelaskan kondisi tersebut sebagai berikut:

“Di antara konsep dan istilah Syar’i yang mengalami takwil, perubahan dan pengacauan adalah konsep dan istilah Ad-Diin. Kebanyakan orang membatasi makna Diin dalam 3 Diin samawi. Kalangan intelektual mereka ada yang menambahkan dengan Diin paganis yang tersebar di dunia ini. Sedangkan di luar itu tidak dinamakan Diin—dalam tradisi mereka—dan tidak masuk ke dalam makna Ad-Diin dan Tadayyun (berpegang kepada Diin dalam perkataan dan perbuatan).

Sebagai akibat dari pemahaman yang keliru dan dangkal ini, orang yang pindah dari Diinullah Al-Islam ke Diin Nasrani atau Yahudi itu akan dikecam keras. Dia diperlakukan sebagai orang murtad yang telah berganti Diinnya. Sementara jika pindah ke Diin Komunisme atau Sekularisme atau Ba’ats atau Demokrasi atau Sosialisme, keadaan dirinya tidak dikecam dan persoalan itu bukan hal yang aneh. Dia tidak dilihat sebagai orang yang telah murtad dan telah berganti Diinnya…Dia telah pindah dari satu Diin ke Diin lain… sebagaimana dipandangnya orag yang pindah dari Diin Nasrani atau Yahudi karena mengetahui bahwa orang tersebut telah pindah ke Diin lain dan telah terjerumus ke dalam kemurtadan dan pergantian Diin…Boleh jadi orang yang pindah memeluk sebagian aliran pemikiran positif modern  yang tegak di atas atheism, penentangan dan sikap permissive, itu lebih berat dosanya dan lebih parah penyimpangannya!

Disebabkan oleh pemahaman yang salah terhadap konsep Ad-Diin ini, kebanyakan orang tidak menganggap aneh bila ada seseorang yang keluar dari ketaatan, dari syariat dan dari undang-undang Allah  Ta’ala, menuju kepada ketaatan syariat dan undang-undang thaghut… karena keluar dan berpindah semacam ini dalam tradisi mereka tidak disebut telah pindah dari satu Diin ke Diin lain, tidak dihilangkan dari diri pelakunya sebutan dan hukum Islam dan sifat sebagai pemeluk Islam, demikian juga dia tidak dihalangi untuk diperlakukan dengan muamalah kaum muslimin, seperti dinikahkan dengan para wanita muslimah, dikubur di kuburan kaum muslimin dan seluruh hak-haknya dipenuhi!

Disebabkan oleh pemahaman yang keliru terhadap konsep ad-Diin ini, maka seluruh penyeru aliran pemikiran buatan manusia ini—betapa pun berat kekufurannya dan betapa pun jauh penyimpangannya—mendapatkan hak untuk berdakwah dan mempropagandakan aliran pemikiran dan partainya di negeri-negeri kaum muslimin … dengan pertimbangan bahwa aliran-aliran ini tidak disebut sebagai diin!

Disebabkan oleh pemahaman yang keliru terhadap konsep Ad-Diin ini, bukan merupakan suatu hal yang tercela bila seorang wali atau orang tua menikahkan anak perempuannya dengan seorang komunis atheis—yang memiliki nama sebagaimana nama kaum muslimin – sementara sebaliknya, anda lihat dia tidak akan berani dan tidak akan rela menikahkan anak perempuannya dengan seorang Nasrani, dengan pertimbangan orang Nasrani itu Diinnya lain, bukan Diinul Islam…

Kalau dia melakukannya maka dia akan mendapatkan pengingkaran yang keras dari kaum muslimin…Berbeda dengan yang komunis tadi, tidak seorang pun yang akan mengingkarinya…Bahkan akan menerima sambutan dan doa berkah secara sempurna dengan pertimbangan bahwa komunisme itu bukan disebut dengan Diin.. dan para pemeluk Komunisme tidak mungkin dikategorikan sebagai orang yang memiliki Diin lain di luar Islam!” (Musthalahat wa Mafahim Syar’iyyah ‘Alaaha Ghubaru Ta’wilatil Mubthilin Yajibu Tashhihuha, Syaikh Abu Bashir Ath-Tharthusy, hal. 36-37).

Bila demikian halnya, maka bagi orang yang sudah salah pemahamannya tentang konsep Ad-Diin ini, dengan berbagai sebab tentunya, akan sangat sulit untuk bisa meridhai Islam sebagai Diin bagi dirinya. Hal ini karena ridha kepada Islam sebagai Diin, menuntutnya untuk menerima seluruh kandungan syariat Islam dan tidak berpaling kepada Diin yang lain.

Baca juga: Islam, Ideologi Pemersatu Suku Dan Bangsa

Ibnul Qayyim Al Jauziyyah rahimahullah, menjelaskan maksud ridha terhadap Islam sebagai Diin sebagai berikut:

“Sedangkan ridha menjadikan Islam sebagai Diin adalah jika Allah berfirman, atau menghukumi, atau memerintahkan, atau melarang, ia akan ridha sepenuh keridhaan, tidak tersisa sedikit pun rasa sempit dada (keberatan) terhadap hukumnya, menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan, sekalipun bertentangan dengan keinginan jiwanya atau hawa nafsunya atau bertentangan dengan perkataan orang yang dijadikan panutan olehnya, gurunya dan kelompoknya.” (Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka na’budu wa Iyyaka Nasta’in, Ibnul Qayyim Al Jauziyyah, Darul Kutub Al ‘Araby, 1416 H/1996, 2/171)

Sedangkan di dalam kitab Faidhul Qadiir Syarh Al Jami’ Ash Shaghir diterangkan bahwa makna ridha kepada Islam sebagai Diin adalah merasa cukup dengan mengamalkan syariat Islam dan tidak akan berpaling kepada selain Islam (Faidhul Qadir Syarh Al-Jami’ Ash-Shaghir, juz 3 hal 557)

Sebagai contoh kasus, betapa sulit untuk ridha kepada sebuah ajaran Islam yang sangat fundamental dan agung karena miskonsepsi terhadap ajaran tersebut. Sebagian kalangan Muslim di negeri ini—bahkan sebagiannya adalah para pemimpin dan tokoh berpengaruh—begitu alergi dengan sistem pemerintahan Islam yang dikenal dengan Khilafah Islamiyah. Mereka memiliki persepsi yang sangat keliru, menyimpang dan buruk mengenai sistem Khilafah Islamiyah.

 

KHILAFAH BAGIAN DARI KONSEP “ISLAM SEBAGAI DIIN”

Penyebaran pengetahuan tentang sistem pemerintahan Islam berbentuk Khilafah tersebut dipandang sebagai aktifitas yang membahayakan. Membahayakan kaum muslimin di negeri ini dan sekaligus membahayakan kesatuan bangsa negeri ini. Sampai-sampai, soal ujian fikih UAS kelas XII di Madrasah Aliyah Banjarmasin, Desember 2017 lalu yang memuat dua butir soal sangat sederhana tentang siyasah syar’iyyah—yang di dalamnya disebut kata khilafah—dicabut oleh kantor Kemenag Kalimantan Selatan dan diganti dengan soal yang lain, karena tekanan di media sosial.

Padahal, sejatinya khilafah merupakan ajaran yang sangat agung dalam Islam. Syaikh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf, Pemimpin Umum Yayasan Ad-Durar As-Saniyah mengatakan:

“Sesungguhnya khilafah Islamiyyah dan menyatukan umat di bawah satu penguasa yang memerintah mereka dengan syariat Allah di atas manhaj nubuwwah merupakan tujuan yang agung bagi setiap muslim dalam kehidupan ini. Ia merupakan tujuan Islam yang paling agung, gambaran kesatuan dan persatuan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta’ala berfirman,

وَإِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وٰحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ

Dan Sesungguhnya Diin kalian adalah Diin yang satu dan Aku adalah Rabb kalian maka bertaqwalah kepada-Ku.” (QS. Al-Mukminun: 52)

Firman Allah ‘azza wajalla dalam ayat yang lain,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali  Allah (Diin Allah dan kitab-Nya) dan janganlah kalian bercerai berai.” (QS.Ali Imran: 103)

Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إنَّ اللهَ يرضَى لكم ثلاثًا ويكرهُ لكُم ثلاثًا،  فيرضَى لكُم أن تعبدوهُ ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصِموا بحبلِ اللهِ جميعًا ولا تفرَّقوا…)) رواه مسلم (1715)

Sesungguhnya Allah ridha kepada kalian 3 hal dan membenci bagi kalian 3 hal. Dia ridha kepada kalian bila beribadah kepada-Nya dan tidak mensekutukan sesuatu dengan-Nya dan kalian berpegang teguh dengan tali Allah secara keseluruhan dan tidak berpecah belah.” (H.R. Muslim no. 1715 )

Para ulama telah berijmak atas wajibnya mengangkat satu Imam bagi kaum muslimin. Yang menukil ijmak atas persoalan tersebut adalah al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (15), Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini dalam Ghiyatsul Umam (15), Al-Qadhy ‘Iyadh dalam Ikmalul Mu’allim (6/220), dan an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim (12/205), serta dan lainnya. Nash-nash ijmak banyak tersebar di tempat-tempat yang telah diperkirakan keberadaannya. Tidak perlu memperpanjang pembahasan dengan menyebutkannya.

Baca juga: Memahami Makna Khilafah, Imamah Dan Imaroh

Umat juga telah bersepakat bahwa tujuan tertinggi dari imamah atau khilafah adalah sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama di buku-buku mereka dan diringkas oleh al-Mawardi rahimahullah dengan mengatakan,

الإمامةُ موضوعةٌ لخِلافة النبوَّة في حراسة الدِّين وسياسة الدنيا، وعَقْدُها لِمَن يقوم بها في الأمَّة واجبٌ بالإجماع

“Imamah merupakan posisi bagi khilafah nubuwwah dalam menjaga dien dan mengatur dunia. Menetapkan imamah bagi orang yang menegakkannya di dalam umat ini merupakan hal yang wajib berdasar ijmak.” (Lihat: I’lanul Khilafah Al Islamiyyah, Ru’yah Syar’iyyah Waqi’iyyah dalam https://dorar.net/)

Dari perspektif ilmu pemerintahan, sistem khilafah berdasar Syariah Islam yang pernah dijalankan selama berabad-abad itu merupakan sistem pemerintahan yang lebih superior dibanding sistem pemerintahan berbasis konsep negara-bangsa. Bahkan sistem negara modern yang berbasis konsep negara-bangsa itu sesungguhnya tidak tepat diterapkan untuk masyarakat Muslim. Ada sejumlah perbedaan yang bersifat mendasar, yang salah satunya adalah dalam masalah aturan hukum. Dalam sistem pemerintahan Islam, tidak ada yang lebih tinggi dari hukum Syariah, sedangkan dalam struktur negara modern, Syariah merupakan subordinat dari hukum negara.

Ini sebagaimana dijelaskan oleh Prof.  Wael B. Hallaq, M.A., Ph.D., sebagai berikut:

“Bagi para Muslim hari ini untuk mengadopsi sistem negara-modern tentang pemisahan kekuasaan berarti melakukan penawaran (penukaran) untuk hal yang lebih bersifat inferior kepada sesuatu yang telah menyelamatkan mereka sendiri selama berabad-abad dalam sejarahnya.” (Lihat: Ancaman  Paradigma Negara-Bangsa (Islam, Politik, dan Problem Moral Modernitas), Prof. Wael B. Hallaq, M.A., Ph.D. Penerjemah: Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. , Penerbit: Suka Press, hal 155).

“Sebagai suatu representasi keinginan kekuasaan Tuhan, Shari’a mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik secara langsung atau melalui delegasi terbatas dan tertentu. Sementara negara-modern mengatur dan menentukan institusi-institusi agama, dan menempatkannya sebagai bagian dari keinginan hukum negara, Shari’a mengatur dan menentukan, secara langsung atau melalui pendelegasian, setiap dan semua institusi-institusi sekuler.

Jika institusi-institusi ini bersifat sekuler atau mengatur yang sekuler, mereka melakukan semua itu di bawah pengawasan dan kendali keinginan moral yang berupa Shari’a. Karena itu, setiap bentuk politik atau institusi politik (atau sosial atau ekonomi) pada akhirnya menjadi subordinasi dari Shari’a, termasuk kekuasaan ekskutif dan yudikatif.

Shari’a itu sendiri, sebaliknya, merupakan “kekuasaan legislatif” terbaik dan paling sempurna. Tidak seperti negara-modern, dalam pemerintahan Islam, Shari’a merupakan domain yang tidak tertandingi, dan tidak ada kekuasaan selain Shari’a yang dapat mengatur secara benar. Tidak ada peninjauan ulang (judicial review) dalam Islam, dan begitu pula sistem yudisial tidak akan pernah secara langsung berkontribusi terhadap legislasi, seperti akan kita saksikan secara lebih detil nanti.  (Prof. Wael Hallaq, Hal.122)

Dari tinjauan sejarah, sudah begitu banyak para tokoh pemikir Barat yang memberikan pengakuan yang jujur bahwa sistem khilafah Islam—melalui para khalifahnya yang jujur, amanah, dan kapabel—telah terbukti mampu membangun peradaban yang sangat tinggi dan maju serta memberikan sumbangan nyata bagi umat manusia dalam membangun kehidupan yang aman, adil dan sejahtera.

Sekedar contoh, para pembaca yang budiman bisa merujuk ke buku-buku lama seperti, The Story of Civilization karya Will Durrant (khususnya Vol. 4), The Rise and Fall of The Great Powers: Economic Change a Military Conflict from 1500 to 2000 (pertama terbit tahun 1987) karya Paul Kennedy, dan A Study of History karya Arnold J. Toynbee.

Di antara pengakuan tokoh Barat yang cukup menarik adalah pernyataan Carly Fiorina, Chairman dan CEO dari Hewlett Packard selama periode 1999-2002, dalam pidatonya 15 hari setelah peristiwa 11 September 2001 di Minnesota, Amerika. Di penghujung pidato tersebut Carly Fiorina secara terbuka menunjukkan pujiannya atas sejumlah kontribusi besar peradaban Islam yang diberikan oleh Khilafah Islamiah selama kurun waktu 800 tahun. Padahal, kalau dipikir, Amerika Serikat saat itu sedang mendapat serangan mematikan dari kaum muslimin mujahidin yang bercita-cita untuk menegakkan kembali sistem Khilafah Islamiyah, sehingga situasinya sama sekali tidak kondusif untuk berbicara masalah tersebut.

Saya akan akhiri pidato ini dengan sebuah cerita. Dahulu ada sebuah peradaban yang paling besar di dunia ini. Peradaban tersebut mampu menciptakan sebuah negara super  kontinental yang membentang dari samudera ke samudera, dan dari kelompok musim bagian utara hingga wilayah tropis dan padang pasir. Di dalam kekuasaannya, hidup ratusan juta orang dari berbagai keyakinan dan asal etnis yang beragam.

Salah satu bahasanya menjadi bahasa universal dari kebanyakan bagian dunia ini, menjadi jembatan antara orang-orang dari ratusan tanah air. Tentaranya tersusun dari orang-orang  dari berbagai bangsa dan perlindungan militernya memungkinkan suatu derajat perdamaian dan kemakmuran yang belum pernah dikenal sebelumnya. Jangkauan dari perdagangan peradaban ini membentang dari Amerika Latin hingga China dan di mana pun di antara keduanya.

Peradaban ini digerakkan oleh penemuan lebih dari segala sesuatu. Para arsiteknya membangun gedung-gedung yang menantang gravitasi. Para ahli matematikanya menciptakan aljabra dan algoritma yang akan memampukan pembangunan komputer dan penciptaan enkripsi. Para dokternya memeriksa tubuh manusia dan menemukan obat-obat baru untuk penyakit. Para astronomnya melihat ke angkasa, menamai bintang-bintang dan membuka jalan bagi perjalanan dan eksplorasi ruang angkasa.

Para penulisnya menciptakan ribuan cerita. Kisah keberanian, roman dan masalah gaib. Para penyairnya menulis tentang cinta ketika para penyair lain sebelum mereka jauh tenggelam dalam ketakutan untuk berpikir tentang hal-hal semacam itu.

Ketika bangsa-bangsa lain khawatir terhadap ide-ide, peradaban ini mengembangkan dengan pesat ide-ide tersebut dan menjaganya tetap hidup. Ketika sensor-sensor mengancam untuk menghapus pengetahuan dari perdaban masa lampau, peradaban ini menjaga pengetahuan tetap hidup dan menyalurkannya kepada yang lain.

Meski peradaban Barat modern berbagi banyak dari karakteristik ini, paradaban yang sedang saya bicarakan adalah dunia Islam dari tahun 800 hingga 1600 yang mencakup Imperium Utsmani dan istana-istana Baghdad, Damaskus dan Kairo dan para penguasa yang tercerahkan seperti Sulaiman Yang Agung.

Meskipun seringkali kita tidak menyadari hutang budi kita terhadap peradaban yang lain ini, anugerah-anugerahnya amat banyak menjadi bagian dari warisan kita. Industri teknologi tidak akan eksis tanpa kontribusi-kontribusi dari para ahli matematika Arab. Para penyair – filosof Sufi seperti Rumi menantang gagasan-gagasan kita mengenai diri dan kebenaran. Para pemimpin seperti Sulaiman berkontribusi kepada gagasan-gagasan kita tentang toleransi dan kepemimpinan sipil. (Naskah pidato Carly Fiorina, Technology, Business And Our Way Of Life: What’s Next, 26 September, 2001, Minneapolis, Minnesota, AS. Lihat: http://www.hp.com/hpinfo/execteam/speeches/fiorina/minnesota01.html, diakses 02/04/2018, pukul: 23.21 WIB)

 

ISLAM SEBAGAI DIIN, KHILAFAH SEBAGAI SISTEM PEMERINTAHANNYA

Demikianlah, khilafah Islamiyah adalah ajaran Islam yang sangat agung. Secara syar’i disepakati kewajiban penegakkannya, secara sistem pemerintahan lebih superior dibanding sistem pemerintahan negara modern dari Barat dan secara historis telah terbukti sebagai sistem pemerintahan yang benar-benar mampu memberikan maslahat besar kepada umat manusia, relevan di setiap zaman, tempat dan kondisi.

Namun, sungguh ironis, di negeri mayoritas Muslim terbesar di dunia, sistem khilafah Islamiyah digambarkan oleh rezim yang berkuasa saat ini sebagai sesuatu yang begitu membahayakan dan sama sekali tidak relevan untuk kemaslahatan bangsa ini. Sistem negara bangsa—yang berakar dari moral dan budaya Eropa modern—justru diyakini oleh kebanyakan umat Islam dan para intelektualnya lebih sesuai, realistis dan lebih masalahat untuk  bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, keyakinan dan bahasa ini, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.

Baca juga: Masihkah Butuh Khilafah, Jika Negara Sudah Adil Dan Makmur?

Padahal, para ahli teori globalisasi dan para ilmuwan  negara-modern justru mempersoalkan keberlangsungan dari konsep negara-modern tersebut. Inilah yang ditegaskan oleh Prof. Wael Hallaq  berikut ini:

“Umat Islam saat ini, termasuk para intelektualnya, telah mengadopsi begitu saja konsep negara-modern (taken for granted), dan menerima serta memandangnya sebagai realitas yang alami. Mereka seringkali meyakini bahwa negara-modern itu telah berjalan lama sepanjang sejarah umat Islam, bahkan mereka juga meyakini bahwa hal tersebut didukung oleh ajaran suci al-Quran. Mereka juga berargumen bahwa paham nasionalisme (nasionalism), yang sebenarnya tidak dikenal dalam Islam, bahkan jelas-jelas merupakan bagian penting dari konsep negara-modern, dikatakan justru diperkenalkan oleh Konstitusi Suci Islam dan juga sudah mulai dikonsep sejak lahirnya Konstitusi Madinah 14 abad  lalu.”

“Umat Islam masa awal juga dipandang telah mengembangkan konsep-konsep seperti kewarganegaraan, demokrasi, dan juga hak memilih dan dipilih. Berbeda dengan para ahli teori globalisasi dan juga para ilmuwan tentang negara-modern, yang mempersoalkan keberlanjutan konsep negara-modern tersebut, para pemikir Islam dan juga para sarjananya justru menerima begitu saja konsep negara-modern (taken for granted) dan, konsekuensinya, memandang negara-modern sebagai fenomena yang akan terus berlangsung (timeless).” (Prof. Wael Hallaq, hal 30-31)

Masih banyak miskonsepsi terhadap ajaran Islam yang agung dan mulia ini. Masalah sistem pemerintahan Islam berbentuk khilafah hanyalah salah satu contoh saja. Ini sekedar untuk membuktikan bahwa seorang Muslim akan sangat sulit untuk ridha kepada Islam sebagai Diin dan menerima seluruh ajaran yang terkandung di dalamnya dengan lapang dada, tanpa ada keinginan sedikit pun untuk menoleh kepada ajaran Diin yang lain, bila pemahaman mereka terhadap Diin Islam ini keliru.

Untuk itu, menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam yang berilmu untuk menghilangkan syubhat yang sudah menyebar luas dan mengakar di kalangan umat ini, membentengi umat Islam dari racun pemikiran yang ditebarkan oleh musuh-musuh Islam dan  kalangan intelektual muslim liberal, serta menyebarluaskan seluas-luasnya ajaran Islam yang lurus—pada seluruh aspeknya—dengan argumen benar, kuat, ilmiah dan metode  penyajian yang jelas dan menarik, sesuai dengan kondisi dan latar belakang penerima pesan. Mindset Islam sebagai Diin harus benar-benar menancap kuat dalam diri setiap muslim. (istidlal.org/Ibnu Ahmad)

share on: