Mendirikan Khilafah Tidak Wajib? Ini Bantahan untuk DR. Ahmad Raisuni

share on:
Mendirikan Khilafah Tidak Wajib Ini Bantahan untuk DR. Ahmad Raisuni-istidlal.org

Pembicaraan tentang khilafah dan negara Islam kembali menghangat. Bukan di publik Indonesia, akan tetapi di kalangan para aktivis dan ulama di tanah Arab. Hal ini bermula ketika Dr. Ahmad Raisuni ketua IUMS (International Union of Muslim Scholars)  menulis sebuah artikel yang berjudul “Mustaqbalul Islam Baina Syu’ub wal Hukkam” (Masa Depan Islam, Antara Rakyat Dan Penguasa).

Dalam tulisan tersebut Dr. Ahmad Raisuni mengkritik gerakan-gerakan yang mayoritas menitikberatkan tujuan mereka pada tegaknya institusi politik umat Islam, baik itu atas nama khilafah maupun negara Islam. Terlebih menjadikan proyek politik itu sebagai tujuan utama perjuangan. Bahkan seakan ada anggapan bahwa eksistensi Islam itu tergantung pada tegaknya institusi politik umat.

Tulisan Dr. Ahmad Raisuni ini mendapat tanggapan yang cukup keras dari Syaikh Hakim Al-Mathiri. Syaikh Hakim Al-Mathiri adalah ulama Kuwait yang lewat tulisan-tulisannya, beliau fokus untuk menyadarkan umat tentang kewajiban menegakkan Islam dalam bentuk negara yang sudah mulai terlupakan oleh sebagian umat.

Syaikh Hakim Al-Mathiri menegaskan bahwa tulisan Ahmad Raisuni tersebut sangat berbahaya karena sejalan dengan narasi kaum sekuler yang memisahkan antara Islam dan negara. Tulisan tersebut senada dengan tulisan Ali Abdur Raziq yang berjudul AlIslam wa Ushulul Hukm yang menyatakan bahwa Islam tidak memiliki proyek penegakan negara.

Sedangkan Pakar Siyasah Syar’iyah Syaikh Athiyah Adlan megatakan bahwa tulisan tersebut mengandung unsur pencampuran antara yang haq dan batil. Dan tugas para ulama haruslah membersihkan yang haq dari yang batil.

Baca: Memahami Makna Khilafah, Imamah dan Imaroh

Di dalam tulisannya, Dr. Ahmad Raisuni mengajukan beberapa argumentasi yang mendasari kesimpulannya:

Pertama, Dr. Ahmad Raisuni mengatakan bahwa di dalam Al-Quran maupun as-Sunnah tidak ada dalil sharih dan tegas yang memerintahkan untuk menegakkan negara dan juga tidak ada dalil-dalil yang bersifat targhib dan tarhib (motivasi dan ancaman) tentang mendirikan negara sebagaimana kewajiban-kewajiban syar’i lainnya. Lebih lanjut Dr. Ahmad Raisuni mengatakan bahwa kewajiban penegakkan khilafah dan negara adalah melalui proses ijtihad yang dibangun di atas maslahat.

Argumentasi ini dibantah oleh Syaikh Athiyyah Adlan. Pertama, argumentasi di atas sama dengan argumentasi Ali Abdur Raziq yang mengatakan bahwa Islam tidak butuh berkuasa secara politik. Argumentasi di atas adalah kesimpulan yang dangkal dan terlalu terburu-buru.

Cara berpikir yang mengatakan bahwa syariat yang ada dalil sharihnyaa lebih penting dari syariat yang tidak ada dalil sharih adalah sebuah kesalahan. Apakah istijmar (Bersuci dengan batu) yang ada dalil sharihnya, lebih urgen daripada menegakkan hukum Islam (dalam bentuk negara) yang tidak ada dalil sharihnya?

Untuk menegaskan bahwa Islam memerintahkan menegakkan negara Islam kita tidak memerlukan dalil yang sharih seperti perintah shalat, zakat, puasa haji dan jihad. Tidak disebutkannya perintah menegakkan negara Islam (khilafah) secara sharih di dalam nash syar’i bukan berarti Islam tidak memerintahkannya. Berapa banyak kaidah yang disepakati oleh para ulama selama berabad-abad namun tidak ada nash yang sharih.

Seperti kaidah yang menyatakan bahwa syariat Islam disyariatkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dan sebagai kaidah turunannya Islam hadir menjaga dharuriyat al-khamsah. Apakah kaidah di atas bersandar pada nash yang sharih atau merupakan hasil istiqra’ dan kajian mendalam terhadap nash-nash syar’i? Dan banyak sekali kaidah-kaidah umum yang tidak ada dalil sharihnya akan tetapi disepakati oleh para ulama.

Kedua, Dr. Ahmad Raisuni menyatakan bahwa perintah menegakkan negara adalah wajib lighairihi (sarana/alat) yang tingkatannya tidak sama dengan sesuatu yang wajib lidzatihi seperti shalat, zakat, dan lainnya. Seharusnya menegakkan sesuatu yang bersifat wajib lighairihi jangan sampai mengalahkan sesuatu yang bersifat wajib lidzatihi.

Baca: Sanksi Akibat Menyelisihi Akad Kesepakatan dalam Jamaah Minal Muslimin

Menurut Syaikh Athiyyah Adlan ini sangat lucu. Karena tidak ada yang memungkiri bahwa negara Islam itu adalah wasilah. Pertanyaannya adalah wasilah untuk tujuan apa? Menegakkan negara Islam adalah wasilah untuk iqamatud din (menegakkan agama) yang menjadi tujuan diutusnya para nabi. Allah ‘azza wajalla berfirman:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ

Dia (Allah) telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.(QS. Asy-Syura: 13)

Wasilah itu mengambil hukum tujuan (maqashid). Jika tujuan menegakkan din adalah kewajiban para nabi, maka wasilah untuk mencapai tujuan tersebut juga memiliki kewajiban yang setara dengan tujuannya.

Mirip dengan syariat jihad. Para ulama sepakat bahwa jihad adalah wasilah dan bukan tujuan. Akan tetapi jihad disifati dalam hadits nabi sebagai puncak amalan tertinggi di dalam Islam. Kenapa? Karena jihad adalah wasilah dari sebuah tujuan yang agung yaitu iqomatud din. Kita tahu bahwa shalat di dalam Al-Quran disebutkan secara global (mujmal), namun ketika Al-Quran menjelaskan tentang shalat dalam jihad, yaitu shalat khauf Al-Quran merincinya dengan detail. Ini memberikan bukti bahwa keberadaan wasilah tidak kalah penting dari tujuan itu sendiri.

Ketiga, Dr. Ahmad Raisuni mengatakan bahwa upaya-upaya penegakan negara Islam bukannya mendatangkan maslahat akan tetapi justru membawa umat kepada kehancuran. Lebih lanjut Dr. Raisuni mengajak para aktivis untuk lebih fokus kepada menegakkan hukum-hukum agama tanpa harus menegakkan negara dengan cara fokus membangun umat dari pada membangun negara Islam.

Baca: Dalil-Dalil Syar’i Tentang Wajibnya Mendirikan Khilafah

Dr. Raisuni menyitir hadits yang sering dijadikan sandaran dalam menjelaskan pentingnya tegak negara Islam. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ

“Tali ikatan Islam akan lepas satu per satu. Ketika satu ikatan lepas, maka manusia akan berpegangan dengan ikatan yang berikutnya. ikatan yang pertama lepas adalah hukum dan yang terakhir adalah shalat.”

Setelah menukil hadits ini, Dr. Raisuni memberikan komentar kepada hadits ini. menurutnya hadits ini justru memberikan isyarat bahwa ikatan hukum (negara Islam) adalah ikatan yang paling lemah. Oleh karena itu ikatan ini menjadi ikatan yang pertama kali terlepas.

Lebih lanjut Dr. Raisuni menyatakan bahwa umat Islam mampu bertahan dan berkembang dalam waktu yang lama meskipun pemerintahan yang memimpin mereka sudah tidak ideal lagi.

Menanggapi hal tersebut Syaikh Athiyyah Adlan mengatakan bahwa kesimpulan yang ditarik Dr. Rasiuni adalah kesimpulan yang dangkal sekali tidak cocok dengan kedalaman ilmu yang dimilikinya. Seolah Dr. Raisuni menjadikan hadits ini seperti burung yang patah sayapnya dan habis bulunya.

Konteks hadits di atas tidak sedang memberi hiburan kepada umat Islam yang jika mereka masih shalat tidak masalah meskipun pemerintahan Islam sudah hilang. Konteks hadits ini adalah untuk memotivasi agar memegang ikatan-ikatan Islam dengan kuat-kuat. Dan tidak boleh menganggap ringan satu ikatan, karena jika satu ikatan lepas maka ikatan lain akan terlepas. Hingga terlepasnya ikatan terakhir yaitu shalat.

Masih menurut Dr. Athiyyah Adlan, di dalam tulisannya Dr. Raisuni menggambarkan ikatan Islam yang disebutkan hadits hanyalah seolah bagian-bagian Islam atau komponen-komponen Islam semata. Sehingga tidak perlu kita berpegang kepadanya jika kita tidak mampu mempertahankannya. Padahal makna dari ikatan Islam di dalam hadits adalah sebuah sendi yang menjadi pegangan dan pusat kekuatan Islam. Maka ikatan Islam itu tidak hanya syiar-syiar islam saja, akan tetapi adalah pokok kekuatan Islam yang menjadi pegangan agar din manusia selamat yang dengannya manusia bisa melalui masa-masa fitnah.

Kemudian Dr. Athiyyah Adlan mengingatkan bahwa kalimat-kalimat Dr. Raisuni rentan disalahpahami bahwa hukum Islam mulai terlepas ketika berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Yaitu ketika Dr. Raisuni menyatakan bahwa umat Islam mampu bertahan dan berkembang dalam waktu yang lama meskipun pemerintahan Islam mereka sudah rusak.

Padahal menurut Syaikh Athiyyah Adlan, terlepasnya ikatan hukum Islam dimulai sejak runtuhnya Turki Utsmani. Adapun antara khulafaur rasyidin dan runtuhnya khilafah Utsmani, meskipun ada kekurangan dari pemerintahan Islam (Khilafah), akan tetapi hukum Islam masih tetap tegak.

Syaikh Athiyyah Adlan juga menambahkan bahwa seluruh ayat-ayat yang memerintahkan berhukum dengan hukum Allah dan ayat-ayat yang mengatur masyarakat mulai dari hukum muamalat, ahwal syakhshiyah (pernikahan, perceraian dll) dan seluruh hadits-hadits yang menjelaskan tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, hukum-hukum tentang perang dan damai semuanya adalah dalil akan wajibnya menegakkan negara Islam.

Baca: Kekeliruan Prinsip Hidup Masyarakat Musyrik Makkah

Kemudian, apakah Dr. Raisuni lupa bahwa kewajiban mendirikan khilafah dan mengangkat Imam adalah ijmak para sahabat? Dan ijmak ini adalah tingkatan ijmak tertinggi. Lebih dari itu, perkara ini juga merupakan ijmak kaum muslimin baik secara teori maupun praktek dalam waktu yang panjang.

Ada 4 hal yang perlu kita pahami tentang ijmak para sahabat akan wajibnya menegakkan khilafah dan mengangkat khalifah.

  1. Ijmak sahabat terjadi dua kali. Pertama adalah Ijmak ahlul halli wal aqdi di Saqifah Bani Sa’idah. Dan yang kedua adalah Ijmak seluruh sahabat ketika pembaiatan Abu Bakar di masjid oleh seluruh kaum muslimin.
  2. Perbedaan yang terjadi di Saqifah Bani Sa’idah adalah perbedaan tentang siapa yang lebih layak menjadi khalifah, bukan tentang tidak wajibnya mengangkat khalifah. Karena kalau seandainya ada yang berpandangan tidak wajibnya mengangkat khilafah, pasti akan disampaikan ketika peristiwa Saqifah Bani Sa’
  3. Sikap para sahabat saat itu yang sepakat untuk mendahulukan pemilihan khalifah daripada mengubur jasad Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menunjukkan bahwa pemilihan khalifah adalah kewajiban yang paling urgen.
  4. Ijmak para sahabat dalam masalah ini berlangsung hingga mereka wafat dan tidak ada yang menentangnya.

Sedangkan Ijmak kaum muslimin setelah para sahabat juga merupakan hal yang penting karena beberapa alasan.

  1. Ijmak mereka pada ranah teori dan praktek. Ijmak para ulama lintas generasi tentang wajibnya mendirikan khilafah bukanlah Ijmak pada tataran teori saja, akan tetapi menjadi Ijmak para ulama dan kaum muslimin pada ranah aplikasi. Adapun adanya penentangan terhadap beberapa khalifah, pertikaian bahkan perang, bukan pada kewajiban mengangkat kahalifah, akan tetapi lebih kepada kelayakan orang yang diangkat menjadi khalifah.
  2. Ijmak ini berlangsung lintas generasi, setelah terjadinya Ijmak pada masa sahabat, mereka masih memegang hal tersebut dalam waktu yang cukup lama.
  3. Ijmak ini dinukil oleh para ulama lintas mazhab.

Kesimpulannya, pendapat DR. Raisuni memiliki beberapa titik lemah dalam setiap dasar argumentasinya. Kritik dari Syaikh Athiyah Adlan dan Syaikh al Mathiri menjelaskan dengan lugas kesalahan-kesalahan tersebut. Wallahua’lam. (Ibnu Rodja/istidlal.org)

share on: