Negeri Islam Atau Negeri Kafir? (1)

share on:

Negara sekuler adalah negara yang memisahkan agama dari sistem bernegara. Ciri utamanegara sekuler yaitu menerapkan sistem hukum dan politik yang bukan berasal dari ajaran agama dan menerakan hukum buatan manusia. Para ulama sepakat bahwa penerapan sistem kufur (tidak bersumber dari ajaran Islam) merupakan bentuk kesyirikan dalam masalah hukum. Hal ini bisa menyeret pelakunya kepada kekufuran dan pelakunya bisa divonis murtad karena ia telah merubah hukum Allah. Namun, bagaimana jika negara tersebut mayoritas penduduknya adalah muslim, dan mereka masih leluasa melakukan ibadah serta menampakan syi’ar-syi’ar Islam di dalamnya?

Sebagian orang beranggapan, bahwa ketika di dalam sebuah negara telah tegak syi’ar-syi’ar Islam  seperti adzan, shalat Jum’at dan sahalat ‘id, maka walaupun negara tersebut dikuasai oleh orang kafir atau murtad serta tidak ditegakkannya hukum Islam di dalamnya, tetap saja dikatakan sebagai negara Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa yang menjadi ukuran sebuah negara disebut negeri Islam adalah mayoritas penduduknya muslim. Sejalankah pendapat tersebut dengan yang difahami oleh para ulama salaf?

Pandangan Ulama Tentang  Darul Islam

Ibnu Muflih rahimahullah berkata, “Setiap negeri yang berlaku di dalamnya hukum-hukum kaum muslimin, maka disebut Daarul Islam. Namun apabila berlaku di dalamnya hukum-hukum orang kafir, maka disebut Daarul Kufri.” (Al-Adabu asy-Syar’iyyah, 1/ 211-212).

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, “Jumhur ulama menjelaskan bahwa Daarul Islam adalah negeri yang dikuasai kaum muslimin dan ditegakan hukum-hukum Islam. Sedangkan negeri yang tidak berlaku padanya hukum-hukum Islam, maka ia bukan termasuk Daarul Islam meskipun ia berbatasan langsung (dengan Daarul Islam).” (Ahkaamu Ahlidz-Dzimmah, 2/ 728).

Imam Ibnu Qudamah berkata, “Sebuah negara dikatakan negeri kafir jika di dalamnya berjalan hukum-hukum mereka, dan statusnya merupakan darul harbi.” (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, 10/ 90).

 Abu Bakr al-Jashshaash rahimahullah berkata, “Sesungguhnya hukum suatu negeri (ad-daar) bergantung pada syiar-syiar yang nampak (di tengah masyarakat), kemenangan (penguasaan), dan pelaksanaan dari hukum agama. Dalil atas kebenaran pendapat tersebut, yaitu ketika kita menguasai Daarul Harb dan kita melaksankan di dalamnya hukum-hukum kita (hukum Islam), maka ia akan berubah menjadi Daarul Islaam” (Syarh Mukhtashar Ath-Thahawiy, 7/ 216-217).

Imam asy-Syaukani berkata , “Standarisasi (dalam menentukan status suatu negara) adalah zhuhur al-kalimah yaitu jika perintah dan larangan (kekuasaan) yang berlaku di negeri tersebut dimiliki oleh orang Islam, maka ia adalah Daarul Islam dan tidak berpengaruh adanya perkara-perkara kekufuran di dalamnya, karena ia tidak dominan (nampaknya syiar-syiar kekafiran bukan karena mereka menguasai negeri tersebut, melainkan karena mendapatkan izin dari pemerintahan Islam). Sebagaimana ahlu dzimmah dari kalangan Yahudi, Nashara dan orang-orang kafir yang menetap di negeri-negeri kaum muslimin yang terikat perjanjian. Begitu juga sebaliknya, apabila kekuasaan berada di tangan kaum kafir maka ia adalah negara kafir). (as-Sail al-Jarar, 1/ 976).

Al-Mardawiy rahimahullah berkata, “Daarul Harb adalah negeri yang didominasi hukum-hukum kekufuran.” (Al-Inshaaf, 4/ 88). Menurut al-Qadhi Abu Ya’la al-Hambali, “Setiap negeri yang di dalamnya hukum Islam berkuasa (diterapkan), maka ia adalah negeri Islam dan setiap negeri yang menjalankan hukum-hukum orang kafir maka ia adalah negeri kafir. (Abu Ya’la, Al-Mu’tamad Fi Ushul ad-Din, 276).

Dari penjelasan para ulama di atas dapat kita simpulkan, bahwa menurut jumhur ulama’ manath dalam menentukan status sebuah negeri adalah:

  1. Kekuatan dan penguasaan suatu negeri, jika kekuatan dan penguasaan suatu negeri di tangan kaum muslimin maka disebut sebagai Daarul Islam, begitupula sebaliknya.
  2. Hukum yang berlaku dalam negara tersebut, jika hukum Islam yang berlaku maka ia merupakan Daarul Islam, begitupula sebaliknya.

Sebenarnya dua sebab di atas adalah satu, karena jika orang yang menguasai dan kekuatan di tangannya maka aturan pasti bersumber darinya, apabila aturan atau hukum berada di tangan orang lain maka ia bukan penguasa sebenarnya.

Penulis : Ibnu Syamsin

Editor : Abu Absi

share on: