Ngaji Demokrasi dari Definisi Hingga Posisi

share on:
Ngaji Demokrasi dari Definisi Hingga Posisi-istidlal.org

Demokrasi sebagai suatu sistem telah banyak, mungkin bahkan hampir semua, negara menerapkan sistem ini. Eksistensinya sudah ada sejak lama. Memahami esensinya menjadikan kita dapat menilai kelayakannya untuk diterapkan dalam suatu negara. Kelayakan itu perlu dipertimbangkan, mengingat hidup itu bukan hanya sekedar hidup dengan rutinitas dunia saja. Ada kehidupan setelah kematian yang tidak bisa dipandang sebelah mata, mengikut pada petunjuk Ilahi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagai penyampainya.

 

Definisi Demokrasi

Kalimat demokrasi berasal dari bahasa yunani yang tersusun dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya hukum atau kekuasaan. Sehingga secara etimologi demokrasi dapat diartikan dengan hukum rakyat atau kekuasaan rakyat (Kumpulan Ulama dan peneliti, Al-Mausu’ah al-Arabiyah al-Muyassarah, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, Cet-3, 2009), 1580).

Oleh sebab itu, dari rangkaian dua kata demos dan kratos, yang digabung menjadi demokrasi, dapat dipahami bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari berbagai sistem yang ada, hal mana hukum, kekuasaan, dan pembentukan hukum serta undang-undang yang ada merupakan hak rakyat atau umat atau seluruh manusia. Maka, Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi dengan, hukum rakyat untuk rakyat dan dari rakyat. (Dr. Qahrudin Yunus, Al-Insaniyah, (Kairo: Dar al-Dalil ar-Riyadhi, TT), 399).

Definisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Kendali urusan hukum berada di tangan seluruh rakyat. Hal ini menjadikan suatu negara tanpa penguasa, hakim, dan pemimpin. Hukum tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu, artinya setiap orang berhak melakukan apa yang diinginkan. Dari sini, tampak adanya unsur-unsur penting yang mendasari terbentuknya sistem demokrasi.

Di antara unsur yang urgen ada dua, pertama kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. Dan kedua, hak-hak dan kebebasan dilidungi secara hukum bagi setiap individu yang hidup dibawah sistem tersebut. (Muhammad Aman Ali al-Jami, Haqiqat ad-Dimuqratiyah wa annaha Laisat Minal Islam, (Kairo: Dar al-Minhaj, Cet-1, 1426 H/2005) 17)

 

Demokrasi, Dulu dan Sekarang

Jika dirunut kembali, akar sejarah demokrasi telah ada semenjak sebelum masehi. Sistem demokrasi ini bermula dari daerah Sparta Yunani, bukan dari Athena, tempatnya para filosof dan pemikir. Hal ini perlu diketahui, guna memahami tabiat dari sistem demokrasi yang muncul di masa tersebut.

Demokrasi adalah sistem kerja yang tegak di atas kondisi yang darurat. Bukannya sistem berpikir yang tegak diatas prinsip-prinsip yang jelas serta ide yang terfilter. Sistem ini muncul di tangan Lycurgus pada abad 8 SM.

Dikisahkan, satu ketika Lycurgus pergi ke tempat ibadah guna bermusyawarah dengan Tuhan untuk menetapkan sistem yang akan diberlakukan. Maka ada ‘wahyu’ turun menyatakan bahwa dirinya selaku orang yang dicinta Tuhan diberi izin untuk menetapkan sistemnya. Ringkasnya, dalam sistem tersebut diangkat 30 orang dengan 2 orang yang menjadi pimpinan saat perang, dan mereka setara kedudukannya saat kondisi aman.

Untuk menentukan 30 orang tersebut dilakukan pemilihan, dengan cara pemungutan suara. Para calon diajukan kemudian diadakan pemungutan suara. Kandidat yang dicalonkan usianya tidak boleh kurang dari 60 tahun. (Abbas Mahmud al-Aqaad, Ad-Dimuqrathiyah fil Islam, (Muassasah Hindawi, 2012), 13).

Namun, jamak tersebar dalam banyak tulisan. Istilah “demokrasi” pertama kali muncul pada ‘mazhab politik’ dan filsafat klasik Yunani kuno di kota Athena. Selanjutnya banyak negara-negara di Yunani yang mengadopsi sistem tersebut (Don Nardo, The Greenhaven Ecyclopedia of Ancient Greece, (USA: Greenhaven Press, 2006), 115).

Baca juga: Mindset Masyarakat Muslim yang Pudar di Era Negara-Bangsa

Demokrasi di Athena merupakan perwujudan sistem yang banyak dikenal. berjalan semenjak 508 SM hingga 321 SM. Sistem demokrasi yang dianut adalah demokrasi langsung. Prakteknya, para warga athena berkumpul dalam satu forum dan memutuskan kebijakan-kebijakan politiknya secara langsung. Hanya pria dewasa pribumi yang diperbolehkan turut serta dalam pemerintahan. Bagi para wanita, budak, orang asing dilarang berpartisipasi dalam kancah politik (Carrol Moulton, Ancient Greece and Rome: An Encyclopedia For Students, (Charles Scribner’s Sons, 1998), 2/221).

Demokrasi ditegakkan dengan dalih untuk membela hak-hak individu dan kebebasan. Saat ini banyak negara yang mendasarkan hukumnya pada dua hal tersebut. Yang paling terkemuka adalah Inggris, Prancis dan USA, selaku pengusung sistem demokrasi.

Negara tersebut menjadi rahim demokrasi. Undang-undang, slogan-slogan, dan ketetapan mereka lah yang pertama kali terbentuk dan tersusun pasca era enlightment di Eropa (Mahmud Nur Musthafa ar-Rahwan, Desertasi dengan judul “Ad-Dimuqrathiyah wa Mauqiful Islam minha”, Jami’ah Ummul Qura, 1403 H/1983, Hal 27).

Sejarah demokrasi modern, bermula dari munculnya enlightment yang terjadi di wilayah eropa. Mereka mencoba bangkit dan mengatur kehidupannya sebagaimana yang pernah dicapai oleh orang-orang Yunani dan Roma dari sisi pemikiran, kesuksesan, dan berbagai sisi kehidupannya.

Hal pertama yang ingin mereka junjung adalah hak individu dan kemuliaan akal. Sehingga mereka menyeru untuk menghormati dan menyucikannya. Maka mulailah mereka berfikir secara bebas dalam hal politik, agama, dan filsafat. Ruh ini menjadi salah satu faktor yang mendorong mereka untuk berkembang lewat jalur demokrasi. Hal mana, pada masa itu kekuasaan penuh ditangan raja dan gereja.

Di bawah kekuasaan raja dan gereja, ada keyakinan bahwa Tuhan sang pencipta memilih secara langsung sang penguasa atau raja bagi mereka, agar menjadi hakim dan pemimpin bagi rakyat. Oleh sebab itu, rakyat wajib patuh dan tunduk terhadap perintahnya. Dan raja tidak perlu mempertanggungjawabkan tindakannya kepada rakyat. Namun pertanggungjawaban langsung dihadapan Tuhan nantinya (Muhammad Kamil, An-Nudzum As-Siyasiyah Ad-Daulah wal-Hukumah, (Beirut: Darun Nahzah al-Arabiyah, 1969), 80).

 Lycurgus_of_SpartaNgaji Demokrasi dari Definisi Hingga Posisi-istidlal.org

Metode Perwujudan Demokrasi

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, demokrasi adalah hukum dari rakyat dan untuk rakyat. Faktanya, ada banyak bentuk dan metode demokrasi yang dipraktekkan. Berikut di antara bentuk-bentuk demokrasi yang dipraktekkan:

 

Metode pertama: Demokrasi langsung

Ini merupakan bentuk demokrasi yang paling awal. Rakyat secara langsung tanpa perantara menetapkan hukum dengan sendirinya, baik secara legislatif, yudikatif dan eksekutif. Metode ini sangat sulit dilakukan. Maka tidak bisa dibayangkan, jika seluruh rakyat mengambil peran dalam menetapkan segala kebijakan yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat. Kecuali jika jumlahnya tidak terlalu banyak. Oleh sebab itu, dalam kancah kekuasaan politik saat ini, metode ini tidak bisa dipraktekkan.

 

Metode kedua: Demokrasi perwakilan

Bentuk kedua ini kebalikan dari bentuk yang pertama. Prakteknya, penetapan hukum dan kekuasaan diserahkan atau ditugaskan kepada perantara dalam segala bidang. Posisi perantara adalah sebagai wakil dari rakyat. Dan peran rakyat dalam bentuk demokrasi ini hanya sekali saja, yaitu di saat pemilihan wakil. Setelah para wakil dipilih, mereka menjadi wakil bagi rakyat dalam menjalankan kekuasaan. Kumpulan wakil rakyat inilah yang disebut dengan parlemen.

 

Metode ketiga: Demokrasi semi langsung

Bentuk ketiga ini adalah perpaduan dari demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Di satu sisi terdapat institusi perwakilan sebagaimana dalam demokrasi perwakilan. Namun, di saat yang sama rakyat menghandle sendiri sebagian kekuasaan, mereka urus tanpa perantara sebagaimana dalam demokrasi langsung.

 

Inilah ketiga bentuk utama perwujudan demokrasi. Meskipun sebenarnya bentuk demokrasi yang diterapkan di berbagai negara demokrasi berbeda-beda sesuai dengan tabiat dari masing-masing negara. Bahkan bisa jadi dalam satu negara terjadi perbedaan antara pendahulunya dengan generasi setelahnya (Lihat Sa’di Abu Habib, Dirasat fi Minhaj al-Islam as-Siyasi, (Muassasah ar-Risalah), 21).

Baca juga: Demokrasi dan Islam itu Sejak Awal Sudah Kontradiktif

 

Ciri pokok Demokrasi

Sistem demokrasi memiliki ciri khusus yang menjadi dasar pembentuk dari sistem ini. Tanpanya, demokrasi tidak bisa tegak. Diantara ciri khusus tersebut ada dua: pertama, kekuasaan ditangan rakyat atau umat. Kedua, pengakuan hak-hak individu dan kebebasan mereka serta jaminan untuk melindunginya.

 

Ciri pertama: Kekuasaan ditangan rakyat

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa demokrasi yang diterapkan saat ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain, berdasarkan tabiat negara masing-masing. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya.  Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal katanya berarti rakyat berkuasa (Miriam Budiarjo, Dasar-dasar ilmu politik, (jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet-2, 2010), 105).

Intisari dari demokrasi, rakyat adalah sumber kekuasaan. Kehendak rakyat adalah dasar kekuasaan dan sumber dalam pemerintahan. Legalitas kekuasaan tidak diakui kecuali jika berangkat dari keinginan rakyat dan tersentral kepada kehendak mereka (An-Nudzum as-Siyasiyah, 751).

Kekuasaan hukum berarti sandaran hukum, hal ini mencakup kebijakan dalam strategi, perundang-undangan dan kewenangan dalam berbagai urusan. Dan yang dimaksud sandaran hukum berarti sumber yang menghasilkan undang-undang atau pemimpin yang wajib ditaati dan dipatuhi perintahnya.

Jadi, kekuasaan itu bukan hanya penguasa hukum saja, bahkan penyangga dan penopang sehingga penguasa itu diterima dan tidak dikatakan sebagai perampas yang boleh diingkari oposisinya (Ad-Dimuqratiyah fil Islam, 44).

Hal ini pula termuat dalam definisi demokrasi. Artinya apa? berarti prinsip kekuasaan rakyat merupakan penopang yang mendasari konsep berpikir dalam demokrasi serta tiang penyangga terbentuknya undang-undang dalam demokrasi. Sebab jika dalam sebuah definisi disebutkan suatu bagian yang termuat pada perkara yang didefinisikan, itu menunjukkan urgensitasnya. Sehingga dapat dikatakan, tak ada demokrasi tanpa kekuasaan di tangan rakyat (Muhammad Syakir asy-Syarif, Haqiqat ad-Dimuqratiyah, 7).

Ringkasnya dapat dipahami, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi. Dan kekuasaan itu meliputi, kekuasaan membuat undang-undang (Legislatif), pelaksana undang-undang (eksekutif) dan peradilan (yudikatif). Berarti tidak dikatakan demokrasi jika kekuasaan rakyat tidak ada.

 

Ciri kedua: Mengakui, menjamin hak dan kebebasan individu

Pondasi lain dari demokrasi adalah menghormati dan menjamin kebebasan individu. Tidak ada yang menolak pondasi ini, sebab demokrasi itu tidak tegak melainkan untuk memerangi pemerintahan yang sewenang-wenang. Dan juga mencegah mereka merampas hak-hak individu dan kebebasan mereka.

Demokrasi saat ini berlaku dengan adanya keikutsertaan rakyat yang memilih wakil atas nama rakyat. Dengan konsekuensi bahwa rakyat berhak mengawasi dan menilai hasil kerja mereka. Pengawasan ini tidak mungkin dapat dilakukan kecuali adanya jaminan atas kebebasan dan hak-hak individu rakyat (DR. Muhammad Kamil Laila, An-Nuzum As-Siyasiyah Ad-Daulah wal-hukumah, (Beirut: Darun Nahdhah al-Arabiyah, 1969 M), 757).

Ngaji Demokrasi dari Definisi Hingga Posisi2-istidlal.org

Posisi Demokrasi terhadap Islam

Prinsip politik dalam Islam yang pertama adalah bahwa hukum itu hak Allah Ta’ala. Berangkat dari kalimat tauhid “laa ilaaha illallah”, menuntut bahwa tidak ada yang wajib untuk diibadahi di alam semesta ini kecuali Allah Ta’ala.

Memahami kalimat tauhid tersebut dengan hanya sekedar meyakini, mempercayai, mengimani bahwa Allah Ta’ala adalah pencipta yang mewujudkan alam semesta itu belum cukup, jika poin bahwa Allah Ta’ala wajib diibadahi belum terealisir. Sebab orang-orang jahiliyah dulu pun seperti itu. Mereka akui bahwa Allah Ta’ala sebagai pencipta, tapi ketundukan untuk beribadah dan patuh mereka tolak.

Allah Ta’ala berfirman,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (61) اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (63)

Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: “Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?” Tentu mereka akan menjawab: “Allah”, maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar). # Allah melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba- hamba-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. # Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka: “Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya?” Tentu mereka akan menjawab: “Allah”, Katakanlah: “Segala puji bagi Allah”, tetapi kebanyakan mereka tidak memahami(nya).” (QS. Al-Ankabut: 61-63).

Dalam ayat tersebut kita dihentikan oleh huruf بل yang datang di akhir ayat dan potongan ayat setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok orang yang memisahkan kedua hal (konsekwensi dari kalimat tauhid) diatas disifati dengan “tidak berakal”. Bagaimana bisa seseorang mengakui wujud Allah sebagai pencipta dan pengatur alam, tetapi dia beribadah dan taat kepada selainnya, baik kepada manusia, jin, malaikat atau hawa nafsu dan semisalnya.

Sayid Qutub menyatakan, “Faktanya, kita mendapati bahwa orang-orang musyrik tidak hanya menyekutukan Allah dengan patung saja. Namun mereka juga menyekutukannya dengan jin, malaikat dan manusia. Kesyirikan yang ditujukan kepada manusia dengan memberikan hak perundang-undangan bagi sekelompok orang atau individu tertentu. Mereka tetapkan norma-norma, tradisi dan kebijakan hukum berdasarkan adat istiadat dan akal. Sampai tahap ini kita jumpai idiom dalam Islam, bahwa ini termasuk kesyirikan. Pelimpahan hukum (perundang-undangan) manusia kepada manusia adalah bentuk peribadatan, menjadikan tandingan bagi Allah Ta’ala. Allah telah melarang hal tersebut sebagaimana larangan sujud kepada berhala. Keduanya sama sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah.” (Sayyid Qutb, Fi Dzilalil Quran, (Kairo: Dar asy-Syuruq, Cet-32, 1423 H/2003), 2/110)

Pernyataan Sayyid Qutb tersebut senada dengan penjelasan Az-Zamakhsari ketika menafsiri firman Allah Ta’ala dalam surat At-Taubah ayat 31, “Wujud tindakan mereka menuhankan pendeta adalah dengan menaatinya dalam kemaksiatan. Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Dan pendeta ditaati dalam segala keputusannya” (Az-Zamakhsyari, Tafsir al-Kasyaf, tahqiq: Mahmud bin Umar, (Dar al-Ma’rifah, 1430 H/2009), 430).

Jika kita telaah kembali konsep yang berlaku dalam demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat, artinya hukum berada di tangan rakyat. Pengambilan kebijakan, keputusan pada segala persoalan dikembalikan kepada rakyat. Bisa jadi sesuai dengan syariat Islam, dan bisa jadi tidak.

Adanya kesesuaian dalam sebagian hukum yang ditetapkan dalam demokrasi dengan Islam, tidak menjadikan demokrasi sebagai sistem yang sesuai dengan Islam secara mutlak. Sebab, yang menjadi barometer dalam demokrasi adalah kehendak rakyat, bukan kehendak syariat Islam.

Prinsip lain dalam demokrasi yang menjadi dasar perwujudannya adalah perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan individu. Seperti diketahui, prinsip ini selalu merujuk kepada persoalan hak asasi manusia, sebagai bagian penting dari demokrasi. Hak asasi manusia dalam konsensus antara negara barat dan non-barat bersifat universal, dengan perbedaan dalam implementasinya sesuai keadaan khas masing-masing negara (Miriam Budiarjo, Dasar-dasar ilmu politik, (Gramedia Pustaka Utama, 2003), 211).

Pengertian HAM yang kini berlaku merujuk kepada deklarasi DUHAM PBB yang penuh nilai sekularisme. Definisi dan maknanya telah lama disalahgunakan untuk meminggirkan agama, dan membuka kran liberalisme.

Bagaimana tidak, sebab HAM internasional terbentuk atas konsensus negara-negara barat dan negara lain dengan hak politik yang masih dominan. Dan deklarasi itu pun tidak diterima sepenuhnya oleh semua negara. Uni Soviet, Arab Saudi dan Afrika selatan dan beberapa negara yang lain tidak memberikan suaranya (Geoffrey Robertson, Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice, (New York: The New Press, 1999), 27).  Dengan abstainnya beberapa negara menjadi catatan tersendiri akan keuniversalan dari HAM itu sendiri.

Secara ringkas HAM berarti prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. HAM umumnya dipahami sebagai hal yang mutlak sebagai hak-hak dasar “yang secara inheren menjadi hak pada diri seseorang karena dia adalah manusia“, dan yang “melekat pada semua manusia” terlepas dari bangsa, lokasi, bahasa, agama, asal-usul etnis atau status lainnya. Ini berlaku di mana-mana dan bersifat universal dan egaliter dalam arti yang sama bagi setiap orang. HAM membutuhkan empati dan aturan hukum serta memaksakan kewajiban pada orang untuk menghormati hak asasi manusia dari orang lain.

Dalam demokrasi, HAM menjadi barometer kebebasan dalam berperilaku dan menakar benar dan salah. Bahkan sebagaimana yang dijelaskan Abdullah Ahmed An-Na’im, jika ada ketidaksesuaian antara hak asasi manusia universal dengan syariah, maka syariahlah yang direvisi, untuk menjaga hak-hak asasi manusia universal tersebut (Abdullah Ahmed An-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah, (Yogyakarta: LKiS, Cet. 4, 2004), 285.). Padahal HAM dibangun atas konsep Barat, dan diterapkan secara paksa di segala bidang. Padahal dalam pandangan hidup Barat manusia adalah pusat segala-galanya (Nirwan Syafrin, “Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam” dalam Jurnal Tsaqafah, vol. 4. No 2. R. Tsani 1429, 295).

Jauh sebelum adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB, Islam telah mengenal nilai-nilai hak asasi manusia sejak 14 abad silam. Salah satu momentum dalam sejarah yang merupakan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia adalah pernyataan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam pada saat Haji Wada’ tahun 10 Hijriah (623 M) yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip persamaan, persaudaraan, dan keadilan (Syamsuddin Arif, Orientalis & Diabolisme Pemikiran, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 132-133).

Kebebasan dan hak-hak individu diapresiasi dalam Islam. Artinya Islam memiliki aturan tersendiri. Jika dikomparasikan dengan sistem demokrasi, kebebasan dan hak-hak individu di dalamnya didasarkan pada DUHAM, yang bersumber dari kesepakatan negara-negara yang bermasalah dalam pandangan hidupnya. Dari dua prinsip ini, tampak bahwa sistem demokrasi tidak sejalan dengan Islam. Jika dipaksakan tentunya aka nada sisi yang lain yang terkalahkan. Bagaimana bisa memadukan dua hal yang berlawanan tanpa mengorbankan sisi yang lain. Wallahu a’lam [Mursi/istidlal.org]

 

share on: