Sekulerisasi dan Fenomena Penolakan Perda Syariah

share on:
Sekulerisasi dan Fenomena Penolakan Perda Syariah-istidlal.org

Akhir-akhir ini publik dikejutkan oleh statemen ketum PSI Grace Natalie tentang penolakan perda syariah atau perda yang bernuansa agama. “Partai ini tidak akan pernah mendukung perda Injil atau perda syariah, tidak boleh lagi ada penutupan rumah ibadah secara paksa,” kata Grace. Pernyataan ini menuai kritik dari berbagai pihak.

Dikutip dari detik.com, dari PBNU, partai politik, hingga anggota Dewan. PBNU tak sependapat dengan Grace. Begitu pula parpol seperti PPP dan PKS melalui fraksinya di DPR RI.

Baca juga: Kenapa Harus Bersyariat Dalam Lingkup Negara?

Secara verbal, ungkapan Grace Natalie ini mengindikasikan paham sekulerisme. Sebuah pemikiran bahwa otoritas agama dan dunia adalah dua entitas berbeda serta keduanya dapat dan harus dipisahkan. Termasuknya ideologi keagamaan harus dipisahkan dari ranah publik dan politik.

Penolakan Perda Syariah dan Akar Sekulerisme

Menurut Prof. Tan Sri Dr. Syed Muhammad al Naquib bin Ali al-Attas, paham sekulerisme lahir di Barat hasil dari percampuran historis berbagai kebudayaan, filsafat, nilai dan aspirasi Yunani serta Romawi kuno. Dan penyatuan ajaran Yahudi dan Kristen.

Dari Yunani diserap unsur-unsur filosofis, epistemologis, dasar-dasar pendidikan dan etika, serta estetika; dari Romawi unsur-unsur hukum dan ketatanegaraan; dari ajaran Yahudi dan Kristen unsur-unsur keyakinan beragama; dan dari orang-orang Latin, Gemanik, Celtik dan Nordik, diserap semangat kemerdekaan, kebangsaan dan nilai-nilai tradisi mereka, serta pengembangan ilmu sains, fisika dan teknologi.

Islam juga memberikan banyak sumbangan penting pada peradaban Barat di bidang ilmu dengan menanamkan semangat rasional dan saintifik. Tapi hal ini disusun dan di tata ulang kembali untuk disesuaikan dengan kepribadian peradaban Barat.

Dari peleburan inilah lahir peradaban Barat dengan paham sekular. Yaitu idelogi yang memisahkan antara agama dan dunia. (Lihat: Syed Naquib al-Attas, Islam and Seculerism, (Kuala Lumpur: International Institute Of Islamic Thought And Civilazation (ISTAC), 1993), h.134-135)

Baca juga: 3 Alasan Menegakkan Syariat Islam Bagi Seorang Muslim

Dari sini wajar bila sejarawan Barat seperti Onians, R.B, Arthur, W.H.A, Jones, W.T.C, atau William McNeill, umumnya menganggap Barat bukanlah Kristen, justru Kristen telah terbaratkan. Di Barat agama dipaksa duduk manis di ruang gereja dan tidak boleh ikut campur dalam ruang publik.

Diskursus teologi hanya boleh dilakukan dengan bisik-bisik. Tapi, orang boleh teriak antiagama. (lihat: Hamid Fahmi Zarkasyi, Misykat: Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam, (Jakarta: INSIST-MIUMI, Cet.2, 2012), h.3-6)

Menolak Perda Syariah: Gerakan Sekulerisasi di Indonesia

Sekulerisme adalah ideologi, sedangkan gerakannya disebut sekulerisasi. Di Barat gerakan ini telah menuai hasilnya dengan tumbangnya otoritas gereja di ranah publik. Kemudian hal ini di impor ke dunia Islam oleh orang-orang Barat sejak era imperialisme dan kolonialisme.

Di Indonesia, gerakan ini sudah ada di masa penjajahan  Belanda. Jejaknya bisa ditelusuri dari rekomendasi Snouck Hurgronje kepada pemerintah Belanda dalam mengambil kebijakan kolonialisasi di Indonesia.

Diantara rekomendasinya adalah pemisahan ibadah dan ritual keagamaan, mendukung dan melestarikan adat untuk melemahkan hukum Islam, delegitimasi hukum Islam, mencegah penerapan sistem warisan Islam, ordonansi guru agama Islam, mendidik kader-kader lokal berjiwa Barat, mereduksi dan melawan pemikiran pan (khilafah) dan jihad, dan lainnya. (selengkapnya lihat tulisan lembaga kajian Syamina dengan judul ‘Strategi Snouck Mengalahkan Jihad di Nusantara’).

Sekulerisasi ini terus dilakukan hingga sampai saat ini. Penolakan perda syariah adalah salah satu buktinya. Perda syariah sendiri didefinisikan sebagai setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang secara langsung maupun tidak langsung terkait,  atau  setidak-tidaknya  dianggap  terkait, dengan hukum  atau  norma-norma  ke-Islaman. (lihat: Dani Muhtada, Perda Syariah di Indonesia: Penyebaran, Problem dan Tantangannya, makalah orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis  VII Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tanggal 4 Desember 2014 di Semarang).

Pengertian ini menunjukkan kaitan langsung antara perda syariah dan hukum Islam. Walaupun ada pula yang tidak langsung terkait dengannya.

Baca juga: Posisi Syariat dalam Koridor Negara Bangsa

Hukum Islam menjadi hal dominan dalam setiap perda syariah yang lahir di beberapa daerah Indonesia. Seperti perda zakat, jinayat (pidana), ekonomi Islam, busana muslim dan lainnya. Dari sini, bila dicermati polanya, maka penolakan perda syariah intinya adalah menolak ajaran Islam itu sendiri.

Inilah yang terjadi sejak zaman penjajahan. Melalui petunjuk Snouck, Belanda mensosialisasikan delegitimasi hukum Islam di tengah masyarakat muslim. Hal ini dengan cara membenturkan hukum adat dengan hukum Islam. Karena menurut Snouck, untuk mengurangi militansi dan sentimen keagamaan orang Islam, adat perlu dikembangkan sebagai instrumen rivalitas hukum Islam.

Bagi Snouck, sosialisasi adat dan budaya akan membatasi meluasnya pengaruh ajaran Islam, utamanya tentang hukum dan aturan. Adat dibenturkan dengan hukum Islam, dan digunakan untuk mereduksi pengaruh hukum Islam dan menjadikannya sebagai hukum yang inferior. Hukum adat dibela ‘mati-matian’ sehingga dianggap menjadi kerangka hukum ‘paling ideal’ pelaksanaan hukum di Indonesia.

Namun demikian, paham yang melihat hukum adat dan Islam secara dikotomis sejatinya perlu diluruskan, karena adat dan hukum Islam asalnya adalah sumber hukum (al-‘Adatu al-Muhakkamah). Keduanya bisa diharmonisasikan. Tapi pihak Belanda, sengaja mem-framing dan membesar-besarkan adanya benturan antara keduanya. Ini tentunya bertujuan untuk melanggengkan penjajahan mereka.

Dampak sistemik dari rekayasa delegitimasi hukum Islam adalah semakin melemahnya hukum Islam di tengah masyarakat muslim. Eksistensi hukum Islam selalu berada di posisi inferior di bawah bayang-bayang hukum adat mupun pemerintah. Bahkan implikasi lebih jauh adalah membuat formalitas hukum Islam selalu dianggap tindakan subversif karena bertentangan dengan adat, konstitusi maupun cita-cita negara nasional. (Lihat: Saidin Ernas, Gagasan Snouck Hurgronje Tentang Islam Dan Implikasinya Terhadap Praktik Hukum Dan Politik Di Indonesia, (Jabal Hikmah, Vol.2, No.2, Juli 2011), h.261-263)

Hari ini, dengan konsepsi yang sama, namun beda gaya, orang-orang sekuler melanjutkan estafet gerakan sekulerisasi ini. Penolakan perda syariah dengan berbagai macam alasannya, sebenarnya adalah usaha mereka untuk mereduksi ajaran Islam dari ruang publik. Eksistensi hal-hal yang berbau syariah hendak dijauhkan dari masyarakat.

Baca juga: Masihkah Butuh Khilafah, Jika Negara Sudah Adil dan Makmur?

Mereka berteriak, perda syariah mendiskriminasi minoritas, perempuan, Ham dan lainnya. Tapi tanpa sadar dan rasa malu, justru mereka yang diskriminatif terhadap hak-hak umat Islam di Indonesia sebagai penduduk mayoritas. Dalam demokrasi, suara mayoritas adalah hukum. Terbitnya perda syariah tentunya hasil dari suara mayoritas masyarat yang menginginkan hal tersebut. Tapi kenapa setelah terbit, mereka gerah dan menolaknya.

Mereka teriak paling demokrasi, padahal sejatinya anti demokrasi. Inilah watak orang sekuler dan pembenci Islam, dualisme menjadi prinsipnya. Bila ada hal yang menguntungkan mereka, maka diambil dan dibelanya. Tapi jika hal tersebut merugikan, maka dibuang dan dicaci mereka. Sungguh, mereka pantas disebut para hipokrit.

Penolakan Perda Syariah Mencederai Pancasila dan UUD 1945

Sila pertama Pancasila adalah cerminan kehidupan masyarakat Indonesia yang bertuhan. Jiwa dan semangat religiusitas manusia Indonesia sejak dulu mengakui eksistensi Tuhan dalam beragam keyakinan dan menolak paham ketiadaan Tuhan (ateisme). Selain itu, sila pertama juga menjamin pelaksanaan keyakinan berketuhanan warga Indonesia. Termasuknya umat Islam, sebagai penduduk mayoritas.

Baca juga: Logika Iblis Para Penentang Syariat Allah

Dalam Islam ekspresi keyakinan berketuhanan diewajantahkan dalam tiga dimensi, yaitu akidah, syariah dan akhlak. Perda syariah, walaupun belum bisa sempurna, berusaha mengakomodasi tiga hal tersebut dalam bentuk peraturan yang diakui legalitasnya oleh pemerintah untuk bisa dilaksanakan umat Islam. Selain Pancasila sila pertama, pemberlakuan perda syariah atau formalisasi syariat Islam di Indonesia memiliki landasan historis-yuridis yang sangat kuat sesuai dengan pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Adanya fakta ini menjadikan implementasi syariah menjadi hukum positif adalah suatu yang legal di Indonesia.

Dari sini, penolakan perda syariah justru mencederai Pancasila dan bertentangan dengan UUD. Apalagi jika perda tersebut adalah adalah keinginan masyarakat muslim yang mayoritas di daerah tersebut.  Penentang perda syariah yang selama ini mengaku paling pancasilais, pada kenyataannya menyelisihi pancasila dan UUD. Atau kalau boleh dikatakan anti pancasila dan UUD.

Penolakan Perda Syariah = Penolakan Ajaran Islam

Penolakan perda syariah adalah satu dari sekian banyak gerakan menolak ajaran Islam. Orang sekuler dan pembenci Islam tidak akan pernah rela dengan eksistensi Islam dan ajarannya. Sehingga segala usaha mereka lakukan untuk menghilangkan eksistensi tersebut termasuknya delegitimasi hukum Islam dengan menolak perda syariah. Bila umat Islam Indonesia tidak waspada dengan gerakan ini, maka jangan salahkan bila hukum yang ada akan mengebiri hak-hak mereka. Wallahu a’lam (Senopati/istidlal.org)

share on: